Indeks Demokrasi Jawa Timur 2021 Lampaui Angka Nasional, Khofifah: Demokrasi Terjaga dengan Baik

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Indeks Demokrasi Jawa Timur 2021 mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan pada 18 Juni 2022 lalu, nilai Indeks Demokrasi untuk Provinsi Jawa Timur mencapai 81,31 poin. Meningkat dibanding tahun 2020 yang tercatat 70,71.

Angka tersebut juga diketahui menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta dengan poin 82,08. Namun jika dibandingkan angka nasional yaitu sebesar 78,12 poin, Indeks Demokrasi Jawa Timur tercatat lebih tinggi. 

"Ini menunjukkan bahwa suasana demokrasi di Jatim terjaga dengan baik dan kondusif," kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (30/6/2022). 

Dibanding beberapa tahun sebelumnya, angka Indeks Demokrasi Jawa Timur 2021 ini memang mengalami kenaikan. Peningkatan capaian Indeks Demokrasi di Jawa Timur disebut terwujud lantaran sinergi dan kolaborasi dari semua elemen strategis masyarakat di Jawa Timur, dari semua level dan semua entitas. 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi semata. Penilaian tersebut juga berpedoman pada aspek peran masyarakat, lembaga legislatif atau DPRD, partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. 

Menurut Khofifah Indar Parawansa, kenaikan Indeks Demokrasi ini tidak lepas dari terlayaninya hak-hak politik warga masyarakat. Di samping itu, lembaga penyelenggara demokrasi, KPU dan Bawaslu juga berperan penting dalam peningkatan Indeks Demokrasi. 

"Dapat dikatakan, capaian ini membuktikan bahwa kinerja lembaga penyelenggara demokrasi di Jatim juga semakin membaik," jelas Khofifah. 

Secara rinci, tingginya Indeks Demokrasi Jawa Timur dipengaruhi beberapa aspek. Di antaranya aspek kebebasan sebesar 88,11 poin, aspek kesetaraan sebesar 81,14 poin, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Di sisi lain, seiring perkembangan teknologi, saat ini demokrasi dan aspirasi masyarakat mengalami pergeseran ke media sosial. Sebab itu, Khofifah juga mengingatkan, sekalipun disampaikan melalui media sosial, demokrasi harus dijaga secara arif. 

"Konten yang sehat juga menjadi bagian penting untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan nyaman," ungkap mantan Menteri Sosial tersebut. 

Khofifah menjelaskan, kenaikan Indeks Demokrasi Jawa Timur juga diraih atas getolnya upaya pelayanan publik yang digencarkan pemprov. Hal ini dinilai dapat menjadi ruh pemerintahan yang demokratis. 

Idealnya, lanjut Khofifah, pemerintah memang harus berjalan seiring dengan kehendak masyarakat. Dan masyarakat juga yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan itu dituju.

"Apalagi untuk meningkatkan kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas," tuntasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Jawa Timur