Pertamina Buka Pendaftaran Subsidi Tepat BBM di Madiun, Khusus untuk Mobil, Wajib Pakai MyPertamina?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pertamina membuka pendaftaran subsidi tepat BBM di Kota Madiun, yakni di SPBU Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Manguharjo.

Pendaftaran melalui website https://subsiditepat.mypertamina.id dan aplikasi MyPertamina tersebut dibuka mulai 11 Juli 2022.

Area Manager Communication, Relations dan CSR Patra Niaga Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani, mengatakan, awalnya Pertamina membuka pendaftaran subsidi tepat pada 1 Juli di 13 kabupaten/kota.

Pada kurun waktu tersebut, lebih dari 79 ribu data kendaraan telah terdaftar.

"Dan kemarin pada tanggal 11 Juli 2022 dilakukan perluasan pendaftaran subsidi tepat di 37 kota serta kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Madiun, Kota Mojokerto dan Kota Malang di Jawa Timur," ujar Deden Mochammad Idhani, Selasa (12/7/2022).

Dia menyebut pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. 

Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website subsidi tepat.

Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa telepon genggam ke SPBU.

Mekanisme ini pun masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat atau mobil dan belum untuk kendaraan roda dua.

"Pada masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite dan Solar tanpa menggunakan QR Code tersebut, namun kami tetap mendorong masyarakat agar mendaftarkan kendaraan dan identitasnya. Kami juga tegaskan kembali, tidak wajib memiliki aplikasi MyPertamina, namun wajib mendaftar di website https://subsiditepat.mypertamina.id dan ini khusus untuk kendaraan roda empat saja,” kata Deden Mochammad Idhani. 

Deden mengatakan, dalam penyaluran BBM bersubsidi, yaitu solar dan BBM Penugasan yaitu Pertalite, ditemui banyak fakta penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Pengguna yang seharusnya tidak berhak ikut mengonsumsi BBM bersubsidi justru mendapat BBM bersubsidi.

"Ini tentunya akan membebani dan mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditugaskan," lanjutnya.