Berita Jatim

Kunjungi Wakapola Jatim, Dirwasrikhal BPJS Kesehatan Bahas Soal Pentingnya Kepesertaan Program JKN

Upaya BPJS Kesehatan dalam terus menguatkan informasi terkait pentingnya kepesertaan masyarakat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus di

Penulis: Fikri Firmansyah | Editor: Ndaru Wijayanto
istimewa
(kanan) Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga (DIRWASRIKHAL) - BPJS Kesehatan, Mundiharno saat berkunjung ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Upaya BPJS Kesehatan dalam terus menguatkan informasi terkait pentingnya kepesertaan masyarakat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus diimplementasikan.

Terbaru, upaya tersebut terus direalisasikan pula di Jawa Timur, yang mana dilakukan langsung oleh Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga (DIRWASRIKHAL) - BPJS Kesehatan, Mundiharno dalam kunjungannya ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Kamis (28/7/22) kemarin.

"Kunjungan kemarin yang disambut baik oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Timur, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol.) Slamet Hadi Supraptoyo itu terkait dengan tindak lanjut dan pelaksanaan atas Instruksi Presiden (INPRES) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional," ujar Mundiharno. Jumat (29/7/22).

Menurutnya, peran Kepolisian dalam penerapan Inpres ini cukup besar terutama untuk mendongkrak jumlah kepesertaan masyarakat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Karena program Jaminan Kesehatan menjadi program prioritas Presiden, tiap tiga bulan kami menyampaikan laporan progress penerapan Inpres ini ke Kantor Staf Presiden.

Melalui Inpres ini Presiden menginginkan agar BPJS Kesehatan dan Lembaga serta Kementerian lainnya ikut memastikan seluruh penduduk Indonesia jadi peserta JKN,” tambahnya.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan pembayaran iuran Program JKN, Mundiharno mengharapkan kerjasama Kepolisian untuk membantu BPJS Kesehatan menggunakan pendekatan restorative justice.

Pendekatan tersebut, kata dia, menitikberatkan pada kondisi terciptanya win-win solution. Pemberi kerja yang terindikasi tidak patuh dalam pembayaran iuran, akan dilakukan pemanggilan dan dimediasi untuk penyelesaian kewajibannya.

“Polda yang sudah menjalankan kebijakan tersebut memberikan dampak peningkatan kepatuhan Badan Usaha.

Untuk mencapai ini dukungan dari seluruh jajaran polri sangat diharapkan. Pulau Jawa yang penduduk dan pekerja sektor formalnya banyak adalah yang menjadi prioritas dari program restorative justice ini,” ungkap Mundiharno.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved