Berita Madura

Namanya Dicatut Partai Politik, 10 Warga Datangi Posko Pengaduan Bawaslu Bangkalan

Posko Pengaduan Masyarakat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan hingga Senin (22/8/2022) telah menerima laporan pengaduan dari 10 warga

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/AHMAD FAISOL
Koordinator Tim Fasilitas Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Buyung Pambudi (kiri) menerima aduan masyarakat terkait dengan kepengurusan dan keanggotaan parpol, Selasa (23/8/2022) 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahmad Faisol

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN – Posko Pengaduan Masyarakat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan hingga Senin (22/8/2022) telah menerima laporan pengaduan dari 10 warga berkaitan dengan kepengurusan dan keanggotaan partai politik (parpol).

Koordinator Tim Fasilitas Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Buyung Pambudi mengungkapkan, pihaknya melakukan pemeriksaan pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl) terhadap 10 nama warga itu sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

“Total ada 11 orang yang datang ke posko pengaduan. Namun seorang di antaranya hanya bertanya, ternyata tidak tercantum dalam SIPOL. Sementara 10 orang pengadu lainnya nama mereka tercantum di SIPOL,” ungkap Buyung kepada Surya (Tribun Jatim Network), Selasa (23/8/2022).

Atas dasar itulah, Bawaslu Bangkalan berkirim surat ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta ke pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan dengan lampiran 10 nama pihak-pihak yang telah mengisi form aduan. 

Baca juga: Kagetnya Warga Tuban Dicatut Sebagai Anggota Parpol, Sebut Tak Pernah Serahkan KTP ke Partai Manapun

“Mereka menyatakan bahwa bukan sebagai anggota maupun pengurus parpol. Mereka juga tidak pernah dilantik atau pun mendaftar sebagai anggota parpol tertentu. Tetapi nama mereka tercantum dalam SIPOL,” jelasnya.

Buyung mengimbau kepada masyarakat umum baik ASN, TNI/Polri serta masyarakat lainnya untuk secara aktif melakukan pengecekan di laman website infopemilu.kpu.go.id sebagai upaya pencegahan dalam proses Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu tahun 2024.

Posko Pengaduan Masyarakat, lanjut pria kelahiran Pati, Jawa Tengah itu, dibentuk dalam rangka untuk menampung laporan atau aduan masyarakat berkaitan dengan kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

“Saya tidak tahu motif dari para pihak pengadu mendatangi posko pengaduan, Mungkin nantinya bisa menjadi kendala ketika hendak mendaftar ASN atau TNI/Polri. Namun bagi ASN dan TNI/Polri tentu saja ada konsekuensi hukum jika tercatat sebagai pengurus parpol,” pungkasnya. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved