Berita Lumajang

Pemasangan Tapping Box untuk Cegah Kebocoran Pajak Restoran dan Cafe di Lumajang Terancam Molor

Kesadaran pemilik usaha restoran dan cafe di Kabupaten Lumajang tertib membayar pajak nyatanya masih rendah.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Ndaru Wijayanto
SURYA/Ahmad Faisol
ILUSTRASI - Bupati Bangkalan RK Abd Latif memantau pengoperasian Tapping Box di kasir RM Bebek Rizky usai launching alat perekam data transaksi usaha itu, Selasa (14/1/2020) 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Kesadaran pemilik usaha restoran dan cafe di Kabupaten Lumajang tertib membayar pajak nyatanya masih rendah.

Pemerintah sekitar tiga bulan lalu merancang solusi bulan Agustus ini akan mulai memasang tapping box di sejumlah tempat bisnis makanan kelas menengah untuk menangkal kebocoran pajak.

Sayangnya, wacana tersebut kini menghadapi kondisi pelik. Informasinya, salah satu penghambat realisasi tersebut karena pihak perbankan terlambat mendatangkan alat tapping box.

Akibatnya, hingga sekarang belum ada restoran atau cafe yang terpasang alat perekam transaksi konsumen. 

Febby Udiana Kabid Pendataan Badan Pendapatan dan Restribusi Daerah (BPRD) Lumajang membenarkan kondisi tersebut.

Sampai sekarang pihaknya belum mendapat kejelasan kapan tapping box datang. Padahal, sudah ada sekitar 20 tempat usaha resto maupun cafe ditunjuk menjadi pilot project.

Baca juga: Optimalisasi Penerimaan Pajak, Pemkot Batu Akan Masifkan Pemasangan Tapping Box

"Kami juga sudah menyiapkan perbupnya untuk menegakkan aturan itu. Tinggal penerapannya saja, menunggu kapan alatnya siap. Sebab, sebulan lalu ada kabar pihak perbankan sempat ganti vendor untuk mendatangkan tapping box," urainya.

Potret ini pun menjadi kesimpulan kuat bahwa pengadaan alat tapping box terancam molor. Padahal, semula alat ini diharapkan bisa menjadi perangsang bagi semua pemilik usaha yang belum sadar tertib membayar pajak.

Sehingga, ada kemungkinan pendapatan asli daerah (PAD) sektor bisnis makanan tahun ini kembali lemah karena tapping box tidak segera tersedia.

Sementara itu, Susi Hariyati Kepala Badan Pendapatan dan Restribusi Daerah (BPRD) Lumajang mengatakan, memang pengenaan pajak 10 persen resto dan cafe belum bisa maksimal.

Tahun-tahun sebelumnya banyak pemilik usaha resto dan cafe ternama yang hanya membayar pajak dengan cara menaksir omzet terendah. Padahal, setiap hari tempat usaha tersebut selalu terlihat ramai pengunjung.

"Kami dengan pihak Polres Lumajang sudah melakukan pendekatan persuasif dengan pemilik agar sadar pajak. Karena ini kan program KPK. Insya Allah kalau ada tapping box PAD bisa naik signifikan," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved