Berita Lumajang

Lakukan Pungutan PTSL dengan Berlindung di Balik Perdes, Kepala Desa dan Sekdes di Lumajang Diciduk

Lakukan pungutan biaya PTSL dengan berlindung di balik perdes, kepala desa dan sekdes di Lumajang diciduk polisi.  Segera jalani persidangan.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Tony Hermawan
Diduga melakukan pungutan liar (pungli) biaya administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kepala Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Supar, dan sekretarisnya, Sugito ditangkap polisi, Senin (29/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Diduga melakukan pungutan liar (pungli) biaya administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kepala Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Supar, dan sekretarisnya, Sugito ditangkap polisi dan akan segera menjalani persidangan.

Berkas perkara dugaan korupsi kedua tersangka saat ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang.

Selain berkas penyelidikan, polisi juga menyetorkan barang bukti uang tunai senilai Rp 74 juta dari kedua tersangka.

Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, praktik korupsi ini bermula ketika Kepala Desa Supar menunjuk Sugito agar membuat peraturan desa baru.

Di dalam aturan baru tersebut, setiap warga yang mengambil 1 berkas PTSL wajib membayar uang tunai senilai Rp 500 ribu. Padahal, sekitar tahun 2019 lalu, warga dan aparatur desa telah sepakat pengurusan PTSL hanya membutuhkan dana Rp 360 ribu.

"Jadi dia nyoba berlindung di balik perdes. Padahal, sebelumnya kades lama dan warga sudah sepakat semua proses PTSL  cukup dengan biaya Rp 360 ribu," jelas AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, Senin (29/8/2022).

AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menuturkan, nominal uang yang dikumpulkan dari praktik pungli ini jika tidak terungkap cukup fantastis. Jumlahnya bisa mencapai Rp 1,5 miliar. Sebab, jumlah pemohon PTSL ada sekitar 3.183.

"Dari pengakuannya uang itu untuk kepentingan pribadinya," ungkapnya.

Atas perbuatan tersebut, Kepala Desa Barat dan sekdesnya disangkakan melanggar pasal 12 e dan pasal 11 Undang-undang 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang perkara nanti, kedua tersangka terancam terkena hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Lumajang

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved