Berita Kota Madiun

Ada Ratusan Data Ganda Keanggotaan Parpol, KPU Kota Madiun Temukan Puluhan ASN TNI-Polri Terdaftar

Ada ratusan data ganda keanggotaan partai politik, KPU Kota Madiun juga menemukan puluhan ASN TNI-Polri yang terdaftar.

TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra
Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana mengatakan, terdapat ratusan data keanggotaan ganda yang diunggah parpol di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Dalam tahapan verifikasi administrasi (vermin) pendaftaran Pemilu 2024, KPU Kota Madiun memeriksa dokumen keanggotaan partai politik di Kota Madiun.

Hasilnya, terdapat ratusan data keanggotaan ganda yang diunggah parpol di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana mengatakan, sesuai SK no KPU 309 tahun 2022 vermin diperpanjang hingga tanggal 11 September, dari yang sebelumnya berakhir tanggal 29 Agustus 2022.

"Adanya keanggotaan parpol politik ganda dengan keanggotaan parpol lain, maka parpol harus mengunggah surat pernyataan bermaterai jika orang tersebut benar-benar anggota parpolnya," kata Wisnu Wardhana, Sabtu (3/9/2022).

Wisnu Wardhana mengatakan, hari ini, 3 September 2022 merupakan hari terakhir mengunggah dokumen tersebut ke Sipol yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh KPU.

Namun jika kedua parpol mengunggah dokumen pernyataan yang sama, maka anggota yang diperebutkan tersebut akan dihadirkan ke KPU Kota Madiun.

"Besok kita menentukan orang tersebut parpol mana berdasarkan hasil unggahan, kalau kedua parpol membuat surat pernyataan sama, anggotanya kita hadirkan langsung," lanjutnya.

Selain itu, KPU Kota Madiun juga mencatat adanya puluhan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri yang didaftarkan sebagai anggota parpol.

Untuk menindaklanjutinya, KPU Kota Madiun tidak langsung mencoret orang tersebut dari keanggotaan parpol yang mendaftarkannya.

"Parpol harus mengunggah surat pernyataan disertai bukti dukung. Misalnya sudah pensiun tapi ternyata KTP-nya masih TNI-Polri, maka harus diperkuat dengan bukti dukung misalnya surat pensiun dan lainnya," ucap Wisnu Wardhana.

Namun jika anggota yang didaftarkan suatu parpol sudah jauh di atas batas minimal 1/1.000 jumlah penduduk Kota Madiun, yaitu 202 anggota maka tidak masalah jika tidak memperbaikinya.

"Tidak masalah kalau memang parpol tidak mau memperbaiki. Misalnya dikurangi anggota yang tidak memenuhi syarat masih lebih dari 300 anggota," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Madiun

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved