Berita Jatim

Lakukan Kunjungan Kerja Spesifik, Komisi II DPR RI Datangi Kantor BPN Jatim, Surat Ijo Jadi Bahasan?

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik terkait evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL)

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Yusron Naufal Putra
Suasana kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi II DPR RI di Kantor BPN Jatim di kawasan Jalan Gayung Kebonsari Surabaya, Selasa (13/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik terkait evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) serta Kasus Pertanahan di Jawa Timur.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur (BPN Jatim) ini, persoalan Surat Ijo di Kota Surabaya turut menjadi pembahasan.

Rombongan Komisi II DPR RI ini diikuti oleh sejumlah legislator dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Syamsurijal. Mereka diterima langsung oleh Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar bersama seluruh Kepala Kantor Pertanahan dari 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur.

Turut hadir dalam kesempatan ini perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Ditemui seusai kegiatan, Syamsurijal mengatakan pihaknya mengakui jika persoalan surat ijo di kota Surabaya termasuk yang ditampung. Perwakilan masyarakat memang hadir dalam kesempatan agenda tersebut.

Baca juga: Cerita Warga Surabaya soal Tanahnya yang SHM Jadi Surat Ijo, Eri Cahyadi: Keputusan Pengadilan

"Jadi, sudah kita terima laporan secara lisan dan tertulis dan kita juga sudah mendengar laporan masing-masing Kantor Pertanahan," kata Syamsurijal.

Persoalan Surat Ijo ini memang terbilang klasik. Namun, menurut Syamsurijal dari keterangan yang disampaikan dalam forum tersebut sebetulnya langkah-langkah solusi pihak terkait sudah dilakukan hanya saja memang belum final. Dia memastikan juga akan membawa hal ini kepada kementerian terkait.

"Kita akan bawa bahannya, kita juga sudah dengar penjelasan dari Pak Kanwil, dari Kepala Kantah terkait, kita akan bicarakan yang lebih berwenang di tingkat atas," ungkapnya menambahkan.

Disisi lain, secara umum Syamsurijal memuji kinerja Kanwil BPN Jatim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan, dia menyebut Jawa Timur patut mendapat apresiasi.

"Kita ukur dari berapa PTSL yang selesai dan berapa yang tersisa. Kita bandingkan dengan wilayah lain, jumlahnya masih dibawah apa yang dilakukan Jawa Timur," urainya.

Anggota Komisi II Rahmat Muhajirin mengaku bersyukur upaya pendampingan yang ia lakukan kepada masyarakat misalnya untuk persoalan Surat Ijo mulai menampakkan hasil. Dia bersyukur apalagi banyak yang telah berjuang puluhan tahun.

Legislator dari dapil Jatim 1 itu mengutip penjelasan dari Kantor Pertanahan Surabaya pada saat rapat, bahwa dalam waktu dekat ini diharapkan bisa dapat solusi. Terkait target, memang belum bisa dipastikan sebab hal ini akan melibatkan banyak lembaga.

Sekalipun demikian, dia bersyukur lantaran sudah ada perkembangan. "Yang penting sudah ada progres perkembangan untuk penyelesaian surat ijo," tandas politisi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar menjelaskan penanganan persoalan tersebut terus mendapat perhatian dari seluruh pihak termasuk dari Pemkot Surabaya. Sejumlah upaya terus berproses. "Pak Wali Kota juga sudah dipanggil Pak Menteri di Jakarta, atas laporan Pak Wali Kota," jelasnya.

Menurutnya berbagai pembahasan terus berproses mendalam. Pihaknya berharap persoalan ini dapat segera selesai. "Semoga tahun ini," tambahnya saat ditanya terkait target. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved