Penyaluran BLT BBM Dianggap Pakar Ekonomi Belum Cukup: Dibikin Senang Dulu

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Seusai pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022) di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya telah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan pada kelompok miskin.

Jokowi juga menginstruksikan kepala daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk para pekerja di bidang transportasi.

Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Wisnu Wibowo, menilai bahwa pemberian BLT tidak akan cukup menyembuhkan kederitaan, melainkan hanya menurunkan intensitas saja, dan itu pun tidak dalam waktu lama.

“Pendekatan psikologisnya ini dijalankan, dibikin seneng dulu, supaya nggak terlalu kaget. Masih dalam situasi senang, baru dinaikan. Beda kalau kita ambil keputusan disaat semua orang kecewa, keputusan yang kurang populer pun dampaknya bisa langsung melekat,” ujarnya. Selasa (13/9/22).

Baca juga: Penyaluran BLT BBM di Nganjuk Dipantau Ketat, Pastikan Berjalan Lancar dan Tertib

Baginya, untuk menyembuhkan, diperlukan kebijakan dan regulasi yang lebih proaktif, terutama untuk pengembangan usaha produktif masyarakat.

Selain itu, kebijakan pajak yang akan memberatkan masyarakat maupun pengusaha, lebih baik ditahan terlebih dahulu.

Situasi ini, menurutnya, tidak hanya masyarakat miskin yang memerlukan pertolongan. Golongan lain seperti golongan rentan miskin dan pengusaha pun diperlukan.

Tentunya, kenaikan BBM akan berdampak pada penurunan produksi maupun kenaikan bahan baku yang berdampak pada penurunan volume penjualan.

“Dana penanganan Covid kan sudah tidak ada di tahun depan. Sementara, tekanan terhadap ekonomi untuk UMKM pun belum sepenuhnya hilang karena dampak Covid. Sekarang terkena dampak ini. Lalu bagaimana?” tambah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR tersebut.

Selain itu, bantuan-bantuan lain seperti pembukaan akses pasar, akses permodalan dan lainnya, kata Wisnu, juga perlu digalakan.

Wisnu mengkhawatirkan, dampak kenaikan BBM akan menaikan suku bunga pinjaman, sehingga beban pinjaman untuk UMKM akan ikut meningkat. Efek spiral tersebut tentunya akan semakin menjatuhkan.

Sejalan dengan hal itu, aa mengimbau, agar masyarakat untuk ikut memantau pendistribusian BLT yang dilakukan pemerintah. Selain itu, kenaikan BBM diharapkan akan semakin menyadarkan pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya green economy dan blue economy, atau ekonomi yang ramah lingkungan.

“Kendaraan listrik akan susah untuk berkembang, kalau tidak diberi ruang untuk berkembang,” tutupnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com