Berita Surabaya

Cegah Korupsi Sejak Tingkat Desa, Ketua KPK Firli Beri Wejangan Ini Pada Ratusan Kades di Jatim

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri membuka bimbingan teknis (Bimtek) KPK desa antikorupsi yang melibatkan seluruh kades Jatim

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM/istimewa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri bersama ratusan kades dalam bimbingan teknis (Bimtek) KPK desa antikorupsi yang melibatkan seluruh kepala desa (Kades) di Provinsi Jatim oleh KPK RI bertajuk 'Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi', di Gedung Islamic Center Surabaya, Jalan Dukuh Kupang, Sawahan, Dukuh Pakis, Surabaya, Rabu (14/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri membuka bimbingan teknis (Bimtek) KPK desa antikorupsi yang melibatkan seluruh kepala desa (Kades) di Provinsi Jatim oleh KPK RI bertajuk 'Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi', Rabu (14/9/2022). 

Bimtek yang dihelat di Gedung Islamic Center Surabaya, Jalan Dukuh Kupang, Sawahan, Dukuh Pakis, Surabaya itu, juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, tujuan Bimtek tersebut memberikan pengayaan mengenai antisipasi tindak pidana korupsi yang juga berpotensi terjadi di lingkungan pemerintah tingkat desa. 

Dalam upaya untuk memberantas korupsi, dibutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional.

Sehingga kepada semua stakeholder terkait agar melakukan bimbingan sampai di tingkat desa.

Dan KPK akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga program desa antikorupsi dapat berjalan dengan baik. 

Selain itu, Purnawirawan Polisi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) itu, juga mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dalam upayanya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan telah berhasil mempertahankan hasil pangan, sehingga masyarakat Jatim dapat sejahtera.

"Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis desa antikorupsi dilaksanakan merupakan bentuk kecintaan KPK dan masyarakat Jatim dalam mewujudkan tujuan negara yaitu untuk Indonesia maju dan bebas dari korupsi," ujar mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, pada awak media. 

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerangkan, korupsi merupakan tindak pidana yang dapat menjadikan kemiskinan.

Apabila membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus, hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin maju.

"Beberapa program yang dicanangkan diberbagai desa di wilayah Jatim khususnya Bumdes di Desa Sekapuk, Ujung pangkah Kab. Gresik yang sukses mengelolah desa tersebut sehingga dapat memberikan PAD dan kontribusi positif bagi pemerintahan Provinsi Jatim," terang mantan Menteri Sosial RI itu, dalam sambutannya.

Acara tersebut, juga dihadiri oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyatakat KPK RI, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III, Danlantamal V Surabaya, Danlanud Mulyono, Wakajati Jatim, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jatim, Ka OPD Provinsi Jatim serta Bupati atau Walikota Se-Jatim yang mengikuti secara virtual.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved