Berita Surabaya

Kemendag Musnahkan 15 Jenis Barang Impor Senilai Rp 11 Miliar di Sidoarjo

Ditjen PKTN memusnahkan barang-barang impor hasil pengawasan tata niaga impor

Penulis: Fikri Firmansyah | Editor: Ndaru Wijayanto
istimewa
Mendag Zulhas musnahkan 15 jenis Barang impor Senilai Rp. 11 Miliar di Sidoarjo. Sabtu (24/9/22) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) berhasil memusnahkan barang-barang impor hasil pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border) senilai total Rp11 miliar di kawasan pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (24/9).

Pemusnahan tersebut dilakukan terhadap 15 jenis produk impor di antaranya kategori produk elektronik, produk kehutanan, produk plastik, dan produk pakaian.

Importir produk-produk itu tidak memiliki perizinan impor yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Tindakan pemusnahan barang-barang impor ilegal senilai Rp 11 miliar ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border)," jelas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Baca juga: Tingkatkan Ketersediaan Pasokan Migor, Mendag Zulhas Kembali Lepas MINYAKITA untuk Wilayah Timur

Pengawasan tersebut sejatinya telah dilakukan pada Bulan Januari hingga September 2022 di wilayah kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya dan kemudian ditemukan bahwa produk-produk tersebut terbukti diimpor secara ilegal atau tidak berdasarkan regulasi impor.

"Kegiatan pemusnahan ini merupakan salah satu upaya agar para pelaku usaha dapat tertib secara hukum dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terutama untuk importasi komoditi post border yang telah diatur dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor setelah melalui Kawasan Pabean (Post Border)," ungkap Mendag Zulkifli Hasan lagi.

Menurut Zulkifli, selama ini pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Misalnya dalam bentuk kemudahan pengurusan perizinan, keringanan di bidang fiskal, mempersingkat waktu arus masuk barang, dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

Sehingga menurut Zulkifli sudah sepatutnya pelaku usaha juga tertib hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Selaras dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono turut menambahkan bahwa dirinya berharap para pelaku usaha selalu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam melakukan kegiatan usahanya.

“Kami tentunya akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan,” ujar Veri.

Veri mengatakan bahwa saat ini Kementerian Perdagangan baru memiliki empat Balai Pengawasan Tertib Niaga yang berada di empat kota besar yaitu Medan, Surabaya, Makassar, dan Bekasi. Tujuan pembentukan Balai Pengawasan yaitu sebagai ujung tombak pengawasan bidang perdagangan di daerah bersama dengan instansi terkait.

Hal tersebut dilakukan, mengingat luas cakupan wilayah Indonesia, jumlah tersebut diharapkan dapat ditingkatkan lagi ke depannya dalam rangka peningkatan upaya perlindungan konsumen, melindungi industri dalam negeri dan kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia serta memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved