PCNU Kota Surabaya Minta Tidak Ada Politisasi Agama dalam Pemilu 2024: Rentan Konflik

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya berharap tidak ada yang memainkan politik identitas dalam kontestasi demokrasi mendatang. Hal ini sejalan dengan PBNU yang menentang jika ada yang mengusung gaya politik identitas dalam Pemilu 2024.

Ketua PCNU Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri menjelaskan, dalam pandangannya politik identitas didalam kontes demokrasi memang sudah bukan waktunya lagi.

"Tidak boleh mempolitisasi agama, misalnya. Karena itu rentan konflik," katanya di Surabaya.

Muhibbin mengatakan, sudah semestinya siapapun yang berkontestasi harus berjuang menawarkan konsep serta visi dan misi. Hal tersebut, lanjutnya, lebih fair dalam kontestasi demokrasi.

"Saya kira itu lebih sehat ketimbang hanya menawarkan simbol-simbol identitas," tambahnya.

Disisi lain, Muhibbin juga berpesan kepada pelaku politik untuk senantiasa berkontestasi secara sehat. Selain itu, segala tujuan mendapatkan kekuasaan harus dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.

Sebagaimana nilai juang dari para pejuang bangsa, hal itulah yang harus diwujudkan melalui politik. Sehingga, diharapkan bisa melahirkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.

"Soal ekonomi, ketahanan budaya dan seterusnya yang itu kita kenal sebagai high politics. Supaya para politisi juga memiliki awareness kesitu tidak semata meraih jabatan politik," ujarnya.

Baca juga: Ajak PKS Masuk Koalisi, DPP PKB Sebut Kemungkinan Selalu Terbuka Hadapi Pemilu 2024

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pihaknya tidak sekedar menentang pihak-pihak yang memainkan isu agama maupun isu primordial untuk mendulang suara. Menurutnya, isu agama tidak seharusnya menjadi senjata politik. Atas dasar itu, PBNU tak segan untuk melakukan perlawanan.

"Semua upaya untuk memperalat agama sebagai senjata politik, kami akan lawan," katanya saat di Pesantren Tebuireng Jombang, Sabtu (22/10/2022) dikutip dari Kompas.com

Gus Yahya menegaskan, gaya politik bernuansa SARA harus dihilangkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Perhelatan Pemilu mendatang diharapkan dapat berjalan demokratis dan rasional, serta tidak memicu kegaduhan berlatar belakang agama, etnis maupun kelompok atau organisasi.

"Kami minta kepada pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan tentang para kandidatnya, siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik dan sebagainya," ucapnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com