Momentum Hari Pahlawan, Pemkot Surabaya Hapus Sanksi Administratif Bunga Pajak Daerah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bersamaan dengan Hari Pahlawan 2022, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya menghapus sanksi administratif terhadap bunga pajak daerah, yakni pada 10 Oktober-30 November 2022.

Masyarakat Surabaya diharapkan bisa memanfaatkan kemudahan ini.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Pahlawan.

"Ini kebijakan yang rutin kami lakukan dalam peringatan Hari Pahlawan. Harapannya, ini semakin meningkatkan antusiasme masyarakat aktif membayar pajak, baik itu PBB dan sebagainya," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis (27/10/2022).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi menjelaskan, intervensi ini sekaligus akan meringankan beban masyarakat. Khususnya, di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Adapun jenis pajak yang termasuk dalam penghapusan sanksi administratif, antara lain pajak hotel, restoran, pajak penerangan jalan (PPJ), parkir, reklame, tempat hiburan dan air tanah.

”Untuk dendanya, secara sistem akan dihapus," kata Musdiq saat dikonfirmasi secara terpisah.

Penghapusan denda tersebut berlaku untuk masa pajak 11 tahun terakhir. Yakni, mulai tahun 2011 sampai dengan bulan November tahun 2022.

Musdiq menambahkan, besaran penghapusan sanksi administratif terhadap bunga pajak daerah akan sesuai periode pembayarannya. Untuk pembayaran di Oktober 2022, penghapusan sanksi administratif sebesar 100 persen.

Sedangkan periode pembayaran November 2022, diberikan penghapusan sanksi administratif sebesar 50 persen. Pembayarannya, dapat dilakukan di semua bank.

Selain penghapusan denda bunga pajak, pihaknya juga memberikan keringanan Insentif Bea Perolehan Hak atas Bangunan (BPHTB). Besarannya sampai 50 persen.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Hari Pahlawan.

Harapannya, ini akan memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan ketetapan BPHTB.

Pemberian insentif PHTB diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan, untuk setiap perolehan hak atas tanah serta bangunan yang melakukan peralihan hak.

Baca juga: Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kediri Januari-September 2022 Melampaui Target

Pemberian insentif ini dibagi menjadi 3 periode, yakni dengan kategori jual-beli dan non jual-beli. Ini akan berpengaruh pada persentase pengurangan BPHTB.

Rinciannya, periode pertama (24 Oktober-6 November), periode kedua (7-30 November) dan periode ketiga (1-28 Desember).

Wajib pajak yang telah mengajukan pengurangan pokok, maupun keringanan berupa pembayaran BPHTB secara angsuran, baik itu sudah dibayar ataupun belum tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan insentif.

Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya itu menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan program pemberian insentif BPHTB sesuai tanggal yang telah ditentukan.

“Apabila masyarakat ada yang belum mengerti mengenai informasi ini, bisa mendatangi langsung Kantor Bapenda Kota Surabaya di Jalan Jimerto Nomor 25-27,” katanya.

Dengan adanya program ini, pihaknya optimistis realisasi pendapatan dari sektor pajak dapat direalisasi. Pemkot Surabaya tahun ini menargetkan setoran pajak mencapai Rp 4,7 triliun.

Dari total sembilan sektor pajak, penerimaan tertinggi berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hingga pertengahan tahun, pendapatan pajak dari sektor PBB sudah mencapai Rp 567 miliar atau 52 persen dari target (Rp 1,42 triliun). Sedangkan untuk BPHTB, mencapai Rp 360 miliar atau sekitar 27 persen dari target (Rp 1,38 triliun).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Surabaya