APBD 2023 Perkuat Pendidikan dan Sosial, Honor Guru TPQ Rp 600.000/Bulan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan para bunda PAUD, guru ngaji di TPQ (Taman Pendidikan Alquran), guru sekolah Minggu dan agama-agama lain.

Honor mereka akan dinaikkan pada tahun 2023 mendatang.

Selain itu, melalui APBD 2023 mendatang, akan ada anggaran perbaikan rumah, perbaikan fasilitas umum warga dan balai-balai RW, hingga acara sedekah bumi juga bakal ada tambahan anggaran. APBD 2023 terutama untuk memperkuat sektor pendidikan dan sosial.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono membocorkan kenaikan honor guru ngaji itu. Saat bertemu guru-guru ngaji di Kecamatan Sambikerep beberapa waktu lalu, Adi menyebut usulan kenaikan itu termasuk insentif bagi para bunda PAUD se-Surabaya.

"Kenaikan honor itu sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kita atas cinta kasih dan dedikasi para bunda PAUD, guru TPQ, dan guru sekolah Minggu yang telah mengasuh dan mendidik anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa,” kata Adi, Selasa (1/11/2022).

Selama ini honor mereka Rp 500.000 per bulan. Sebagaimana usulan dalam APBD 2023, honor guru ngaji TPQ dan guru sekolah Minggu itu akan naik menjadi Rp 600.000 per bulan. Total ada sekitar 12.000 guru TPQ dan sekolah Mingu.

Kenaikan honor iu tengah digodok di Komisi D DPRD. "Kami matangkan pembahasan dengan Bappeko, dinas dan badan di Pemkot yang menjadi mitra kerja kami. Agar gol dalam skema belanja APBD di 2023,” jelas Ketua Komisi D Khusnul Khotimah.

Baca juga: DPRD Surabaya Kawal Agenda Kerakyatan, APBD 2023 Rp 11,2 Triliun Akan Disahkan 10 November

Rp 117 M untuk Bedah 3.148 Rumah

Targetnyal, pada10 November 2022, bertepatan peringatan Hari Pahlawan, DPRD Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi akan menetapkan APBD tahun 2023.

Seluruh Anggota DPRD dan wali kota akan mengenaka kostum pahlawan. Kekuatan APBD Kota Pahlawan mencapai Rp 11,2 triliun.

Dikatakan Adi Sutarwijono, sektor pendidikan dan sosial mendapat perhatian khusus dari DPRD Surabaya dalam pembahasan Rancangan APBD 2023, selain sektor infrastruktur dan kesehatan.

Salah satunya adalah untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Saat berkunjung ke kawasan padat penduduk di Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Adi Sutarwijono mendapati banyak rumah tidak layak huni.

Saat hujan bocor dan air bisa masuk rumah.

Ketua RT setempat, Jumali mendesak agar rumah tersebut diperbaiki. Apalagi saat hujan deras, penghuni rumah mengungsi ke Balai RW. "Kami minta diperbaiki melalui program Pemkot," kata Jumali.

Adi pun langsung menyanggupi untuk memperjuangkan agar rumah itu segera diperbaiki. Tahun anggaran 2023, diplot anggaran bedah rumah tidak layak huni sebesar Rp 117 miliar untuk sebanyak 3.148 rumah. Setiap rumah yang dibedah berhak atas uang senilai Rp 35 juta.