DPRD Surabaya Minta Warga Kurang Mampu Tak Bergantung Bantuan AH Thony: MBR Harus Dientaskan

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengentaskan warga dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Warga MBR harus mandiri dan selamanya tidak menggantungkan pada belas kasihan bantuan dari Pemkot.

Saat ini berkembang fenomena di masyarakat Kota Surabaya lebih nyaman berstatus sebagai warga MBR. Tidak saja karena rutin mendapat bantuan, kebutuhan anak sekolah mulai SPP sampai seragam dan sepatu juga dicukupi oleh Pemkot Surabaya.

Akibatya, warga tak peduli disebut MBR asal kebutuhan mereka tercukupi.

"Tapi akan sampai kapan begitu terus. Bantuan itu sifatnya darurat dan tidak selamanya. Pemkot harus memiliki limit waktu dan target bantuan untuk MBR itu harus dibatasi. MBR harus dientaskan, bukan dimanjakan," kata AH Thony, Rabu (2/11/2022).

Khususnya bagi warga MBR yang punya kemampuan untuk bangkit dari status ini. Mereka yang bukan MBR akut harus didukung dan diantarkan untuk mentas dari status MBR.

Dalam kacamata AH Thony yang mantan akademisi, MBR itu gakin atau keluarga miskin.

Mantan dosen ini mendukung upaya Pemkot menekan angka kemiskinan. Sesuai data angka, ada hasil yang signifikan. Data yang diterima dari Pemkot menyebut jumlah warga MBR saat ini sebanyak 330.167 KK atau 946.063 jiwa (per September 2022).

Baca juga: Tahun ini Rp 400 Juta, DPRD Surabaya Setuju Tambah Anggaran untuk Acara Sedekah Bumi Warga di 2023

Berbagai upaya telah dilakukan. Ada program padat karya dengan memberdayakan SDM dari keluarga MBR. Mulai dari pendirian cafe dengan semua tenaga MBR.

Ada tempat pencucian mobil dan motor, potong rambut, bikin paving, dan lainnya. Bahkan ada juga perekrutan outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya.

DPRD Surabaya telah mengusulkan alokasi anggaran kepada Pemkot Surabaya mencapai Rp 3 triliun dari total APBD 2023 Rp 11,247 triliun untuk pemulihan ekonomi di Surabaya. Salah satunya adalah untuk mengentas warga MBR di Surabaya.

AH Thony mempunyai harapan besar akan upaya serius ini. Namun yang paling urgen adalah keterlibatan semua pihak terutama OPD (organisasi perangkat daerah) atau dinas terkait untuk menyusun roadmap atau perencanaan yang jelas. Perlu langkah taktis yang jelas dan terukur, sehingga benar-benar bisa mengentaskan MBR.

Pelatihan dan pembinaan UMKM juga dilakukan. Sampai Pemkot memberikan modal kepada UMKM melalui bank milik pemkot yakni Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) senilai Rp 70 miliar. Bahkan pada tahun 2023 mendatang akan ada koperasi khusus MBR, sehingga bisa ikut proyek pembangunan infrastruktur seperti pekerjaan saluran air di perkampungan.

Namun pekerjaan rumah yang tidak kalah mendesak adalah menyangkut mentalitas warga MBR. Wali Kota Surabaya bersama seluruh dinas terkait agar membangkitkan semangat masyarakat miskin agar tidak terjebak di dalam zona nyaman dengan berstatus MBR.