NasDem Jatim Buka Suara soal Batalnya Deklarasi Anies Baswedan 10 November: Tidak Mudah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPW Partai NasDem Jatim membantah anggapan batalnya deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November lalu, karena ada transaksi politik parpol yang belum beres sebagaimana disampaikan pengamat politik Rocky Gerung.

NasDem Jatim memastikan sekalipun urung deklarasi, namun koalisi bersama Demokrat dan PKS tetap erat.

Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW Partai NasDem Jatim Vinsensius Awey mengungkapkan soal kegagalan deklarasi itu merupakan hal biasa. Tak ada persoalan batalnya deklarasi pada 10 November sebagaimana rencana semula. Penyamaan persepsi dan pikiran terus dilakukan.

"Namanya menyamakan pikiran itu kan tidak mudah. Tentu masih ada waktu untuk terus membangun komunikasi politik," kata Awey mengomentari pendapat Rocky Gerung, Senin (14/11/2022).

Namun yang jelas, lanjut Awey, Koalisi Perubahan telah bersepakat sejak awal menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres yang dinilai telah sejalan dengan keinginan publik. Perkara urusan cawapres, Awey mengatakan hanya butuh pemahaman lanjutan.

Disamping itu juga menghargai mekanisme parpol koalisi masing-masing. "Jangan lantas hanya gagal deklarasi bersama kemudian muncul berbagai spekulasi. Saya pikir jangan banyak berhalusinasi," tambahnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Surabaya itu juga memastikan jika komunikasi intensif terus terjaga diantara tiga parpol. Awey justru menyarankan Rocky Gerung untuk ikut andil sebagai tim sukses guna mengetahui yang terjadi sebetulnya.

Sebelumnya diberitakan, Akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung turut mengomentari gagalnya pengumuman atau deklarasi capres/cawapres Koalisi Perubahan antara NasDem, PKS dan Demokrat yang semula direncanakan 10 November kemarin.

Baca juga: Rocky Gerung Kuak Penyebab Demokrat dan PKS Belum Deklarasikan Anies Baswedan, Ada yang Belum Beres

Dalam pandangan Rocky, hal itu menunjukkan belum bertemunya kesepakatan koalisi. Disamping itu, hal tersebut juga menjadi akibat dari sistem pencalonan presiden yang mensyaratkan ambang batas minimal 20 persen kursi DPR.

Menurut Rocky, dalam koalisi parpol tak dapat dipungkiri adanya 'transaksi politik' yang panjang. Hal ini disebutnya sebagai efek sistem elektoral ambang batas atau presidential threshold (PT) pencalonan presiden.

Sebab, jika partai tidak memenuhi ketentuan 20 persen maka harus melakukan koalisi untuk mengusung capres/cawapres.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com