Berita Ponorogo

Pemkab Ponorogo Raih Opini WTP Ke-10 Berturut, Bupati Kang Giri: Sebuah Kewajiban

Pemerintah Kabupaten Ponorogo meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Januar
Istimewa/ Dokpim Ponorogo
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (kanan) Menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Kabupaten Ponorogo meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Penghargaan WTP ke 10 berturut-turut bagi Pemkab Ponorogo tersebut diberikan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko di Hotel Bumi, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Senin (14/11/2022).

Kang Giri, sapaan akrab Sugiri Sancoko menyebut opini WTP merupakan sebuah kewajiban dalam pengelolaan anggaran dan penyelanggaraan pemerintahan daerah.

"Ini bukan prestasi, karena laporan yang baik dan mendapatkan opini WTP itu sebuah kewajiban, tapi karena ini hasil kerja keras semua pihak kami mengucapkan terimakasih terutama Sekda dan jajaran," kata Kang Giri, Senin (14/11/2022).

Semaksimal mungkin, Pemkab Ponorogo akan mempertahankan opini WTP tersebut dan bahkan memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumi Reog tersebut mengatakan raihan opini WTP memang menjadi salah satu indikator dan pertanda baik sehatnya laporan keuangan suatu daerah.

"Tapi ada juga yang (meraih) WTP lalu tersangkut masalah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diselamatkan, tapi yang paling penting adalah mental dan bagaimana berbuat yang terbaik untuk masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah menegaskan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Timur bahwa opini WTP tersebut harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masing-masing daerah.

WTP memang sebuah capaian untuk mengukur standart dari tertib sebuah administrasi dan akuntansi keuangan, namun lebih dari itu, Khofifah meminta kepada bupati/wali kota untuk memastikan hasil anggaran yang digunakan mempunyai dampak untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Jawa Tengah Raih Opini WTP ke-11, Ganjar Pranowo: Ini Tak Lepas dari Peran Seluruh Stakeholder

"Jika ada pertumbuhan ekonomi maka ada tetesan kesejahteraan dan penurunan angka pengangguran di masing-masing daerah," jelas Khofifah.

Dalam implementasinya, menurut Khofifah setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan secara berseiring di Jawa Timur. Yang pertama adalah mengejar capaian booster vaksin Covid-19.

"Untuk antisipasi varian XBB yang diprediksi akan mengalami peningkatan pada bulan Desember dan Januari 2023, saya, Kapolda, dan Pangdam akan keliling lagi mohon Kapolres, Dandim, vaksin di daerah juga dimaksimalkan lagi," lanjutnya.

Selain vaksin Covid-19, Khofifah juga meminta kepala daerah untuk mengejar capaian vaksinasi PMK (penyakit mulut dan kuku) terutama di daerah dengan jumlah peternakan sapi pedaging maupun perah yang besar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved