Berita Jatim
MUI Jatim Bicara soal Fatwa Soal Politik Identitas: Tak Kaitan dengan Figur Tertentu
Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur atau MUI Jatim memastikan penyiapan fatwa soal politik identitas jelang Pemilu 2024,
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur atau MUI Jatim memastikan penyiapan fatwa soal politik identitas jelang Pemilu 2024, tak ada kaitannya dengan kepentingan politis maupun ditujukan pada tokoh tertentu.
Sebaliknya, MUI Jatim merasa fatwa ini nantinya penting agar tak ada persoalan multitafsir terkait politik identitas.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin Hasan menegaskan tujuan digodoknya fatwa terkait politik identitas.
"Sama sekali tidak ada (kepentingan politis), justru komisi fatwa ingin mendudukkan persoalan politik identitas secara proporsional," kata Kiai Sholihin, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi dari Surabaya.
Fatwa terkait politik identitas memang terus dimatangkan oleh MUI Jatim. Harapannya, dapat segera dikeluarkan dalam waktu dekat. Kiai Sholihin mengungkapkan, melalui fatwa tersebut pihaknya ingin menjaga kemaslahatan dan keutuhan bangsa.
Sebelumnya, Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Makruf Chozin menjelaskan pihaknya memang merasa perlu mengeluarkan fatwa terkait politik identitas lantaran berangkat dari sejumlah pertimbangan.
Sebab, berkaca dari sejumlah kontestasi demokrasi sebelumnya yang kerap muncul politik identitas. Perdebatan ini dikhawatirkan juga muncul untuk Pemilu 2024.
Pentingnya hal tersebut juga lantaran sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan akan melawan segala bentuk politik identitas.
Baca juga: MUI Jatim Godok Fatwa Terkait Politik Identitas, Berikut Pertimbangannya!
"Antara yang pro dan yang kontra rupanya berbeda dalam hal definisi dan pengertian. Jadi kita akan mencoba merumuskan," kata Kiai Makruf saat dikonfirmasi dari Surabaya belum lama ini.
MUI Jatim mengaku khawatir persoalan politisasi agama bisa terjadi di Pemilu 2024. Sehingga merasa penting untuk mengeluarkan fatwa dan penjelasan mengenai hal tersebut.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
Jauh-jauh dari Madura, Pria Ini Nekat Berbuat Dosa Lumajang, Modus Cari Sumbangan Pondok Pesantren |
![]() |
---|
Setuju Pesan Jokowi, DPRD Jatim Sebut Kepala Daerah Harus Tangkal Politik Identitas |
![]() |
---|
Kebiasaan Ayah di Blitar saat Istri Kerja di Luar Negeri Bikin Sang Anak Hamil, Berbuah Petaka |
![]() |
---|
Kabur dari Rumah Sakit, ODGJ di Ngawi Malah Hanyut di Sungai, Nasibnya Kini Memilukan |
![]() |
---|
PKB Jatim Optimistis Bakal Ada Kejutan Setelah Ijtima Ulama: Perintah yang Wajib Ditindaklanjuti |
![]() |
---|