Berita Surabaya

Komisi C DPRD Surabaya Usulkan Bangun SDN dan SMPN Baru di Kapas Madya dan Sukomanunggal

Komisi C DPRD Kota Surabaya mengusulkan penambahan SD dan SMP negeri baru di kawasan yang belum terjangkau sekolah negeri.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM
BELAJAR - Suasana belajar mengajar di sekolah secara tatap muka di SMPN 6 Surabaya. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Faiq Nuraini

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi C DPRD Kota Surabaya mengusulkan penambahan SD dan SMP negeri baru di kawasan yang belum terjangkau sekolah negeri.

Sebab makin banyak keluhan warga yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan bahwa usulan penambahan sekolah SD dan SMP negeri itu akan ditempatkan di wilayah Kapas Madya dan Sukomanunggal.

Di dua daerah tersebut, warganya sering mengeluhkan anaknya terlempar dari jalur zonasi karena tidak ada sekolah negeri yang menjangkau dua tempat itu.

"Jadi, kami usulkan pembangunan SD dan SMP negeri baru. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk pembangunan sekolah di Kapas Madya dan Sukomanunggal tahun depan," kata Baktiono, Selasa (30/11/2022).

Baktiono juga menyebutkan bahwa dua kawasan itu terutama di Kapas Madya, tidak ada lagi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bisa dibuat untuk sekolah karena padat penduduk. Maka, harus mencari aset Pemkot lainnya yang bisa dibuat untuk membangun sekolah baru. 

Kalau tidak ada, maka perlu pembebasan tanah warga untuk membangun sekolah, minimal untuk satu sekolah dibutuhkan tanah seluas 1.000 meter persegi untuk SD.

Sementara untuk SMP paling tidak membutuhkan tanah 3.000 meter persegi. Diakui Baktiono bahwa usulan tersebut sudah banyak disampaikan warga.

Politisi PDIP ini meminta Pemkot Surabaya untuk serius dalam mengatasi permasalahan sekolah yang diimpikan warga.

"Kalau tidak ada anggarannya, maka di tahun 2023 bisa memungkinkan untuk dilewatkan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2023," katanya.

Bagaimana dengan dampak terhadap sekolah swasta? Nantinya perlu koordinasi dengan MKKS swasta agar tidak menganggu keberlangsungan sekolah swasta yang ada di kawasan tersebut. 

Kajian Demografi

Saat ini, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mendapatkan anggaran Rp 2,144 triliun pada APBD 2023. Anggaran itu cukup besar. Namun kecukupan anggaran bukan satu-satunya faktor.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved