Bawaslu Jatim Ungkap Tantangan untuk Pemilu 2024, Tingkat Partisipasi Masyrakat Jadi Sorotan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur atau Bawaslu Jatim mengungkapkan sejumlah tugas berikut tantangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Baik dari sisi lembaga penyelenggara hingga bicara soal indeks kerawanan Pemilu di Jawa Timur.

Komisioner Bawaslu Jatim Abdul Quddus Salam mengungkapkan ada sejumlah hal krusial yang menjadi konsentrasi pihaknya agar pesta demokrasi ke depan dapat berjalan efektif.

Yang paling utama adalah, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses dan tahapan.

"Soal tingkat partisipasi masyarakat, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam Pemilu dan pemilihan," kata Quddus di Kota Surabaya, Selasa (27/12/2022).

Dia mengatakan, suksesnya Pemilu memang membutuhkan peran berbagai pihak. Tidak saja bergantung pada penyelenggara Pemilu lantaran keterbatasan SDM. Sehingga, agar Pemilu berjalan sukses maka butuh peran berbagai pihak termasuk dalam hal pengawasan.

Tak hanya itu, Bawaslu juga menekankan netralitas penyelenggara Pemilu baik di lembaganya maupun KPU sebagai unsur penting agar jalannya pesta demokrasi bisa netral dan mandiri.

Tak hanya penyelenggara, Bawaslu juga akan memelototi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. "Ini penting, karena akan menjadi titik tolak ketika melihat persoalan Pemilu menjadi adil, lancar dan terbebas dari persoalan," ujarnya.

Sementara itu, Bawaslu Jatim juga mulai memetakan Indeks Kerawanan Pemilu. Kerawanan Pemilu merupakan segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis. Pemetaan potensi kerawanan Pemilu serta melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan.

Setidaknya, ada enam kabupaten/kota di Jawa Timur yang tergolong rawan tinggi. Yakni, Pacitan, Sampang, Bojonegoro, Tuban, Kediri dan Malang. Sementara yang rawan sedang terdapat 27 daerah, lalu daerah yang masuk kategori rawan rendah ada 5 daerah.

Terdapat empat dimensi dalam penyusunan Indeks dan Tolok Ukur Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Yakni, konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi dan partisipasi.

Baca juga: Pemilu 2024, PKS Beri Kuota Khusus untuk Caleg Milenial, Kang Irwan: Regenerasi Berjalan

Informaasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com