SOSOK Tri Rismaharini, Sebut 'Duit dari Mana?' Kemensos Tak Ada Anggaran Bantuan Korban Gagal Ginjal

TRIBUNJATIM.COM -  Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) pada saat ini belum memiliki anggaran bantuan korban gagal ginjal akut.

Mensos Tri Rismaharini berpendapat bahwa untuk penanganan gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI), bantuan harus dilakukan berkali-kali.

Kemensos tidak punya anggaran untuk menyantuni korban gagal ginjal yang saat ini berjumlah ratusan orang, di antaranya korban yang sudah meninggal dunia dan korban yang masih rawat jalan.

"Kami kan enggak ada anggarannya. Duit dari mana anggarannya kalau itu nanti harus cuci darah itu kan tidak bisa sekali kan harus berkali-kali. Duit dari mana kami, berat biayanya," kata Tri Rismaharini saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2023).

Tri Rismaharini mengungkapkan, ia sudah menyampaikan pesan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Makanya kemarin saya sudah matur ke Pak Menko PMK, 'Pak, kami enggak ada uang'. Kalau (santunan) dikasih satu kali, terus dia cuci ginjal, terus dari mana duitnya begitu. Jadi kami tidak ada anggaran untuk itu," ujar Tri Rismaharini.

Menurut dia, untuk memberikan bantuan, ia kerap bekerja sama dengan beberapa platform, yakni Kita Bisa dan Benih Baik. Dengan demikian, bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan turut dibantu oleh masyarakat yang menyumbang, atau tak seluruhnya anggaran kementerian. Risma juga menyampaikan, anggaran di balai-balai Kemensos sudah mengalami penurunan hingga Rp 300 miliar.

Begitu pula anggaran bencana yang turun sekitar 50 persen.

Adapun balai-balai ini diisi oleh orang-orang yang membutuhkan, meliputi ODGJ, anak telantar, orang telantar, anak sakit, hingga tempat rehabilitasi.

"Makanya saya itu harus hati-hati sekali gunakan ini. Jangan sampai nanti. Saya kan harus hitung-hitung supaya nanti satu tahun anggaran itu cukup, begitu lho," ujar Risma.

"Kalau nanti saya gunakan (untuk) yang lain, nanti orang-orang (di balai) ini mau dikasih makan apa, orang ODGJ mau makan mereka. Makanya saya harus hitung supaya mereka bisa sampai selesai tahun ini," ujar Risma.

Sebelumnya diberitakan, Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut bantuan gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak tengah diproses di Kemensos.

Dia sudah menyampaikan usulan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun telah menyerahkan data penerima kepada Kemensos.

"Sudah, saya juga sudah menyampaikan ke Bu Mensos. Bantuan gagal ginjal juga sekarang diproses di Kemensos, karena itu harus diverifikasi," kata Menko setelah acara peluncuran Permenko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Kemenko PMK, Rabu (8/3/2023).

Lebih lanjut, Kemensos perlu melakukan verifikasi data terlebih dahulu sebelum menyerahkan bantuan kepada korban.

Sebab, setiap rupiah uang yang dikeluarkan dari APBN perlu dipertanggungjawabkan.

Muhadjir tidak memungkiri, proses verifikasi hingga penyerahan bantuan memerlukan waktu.

Namun, ia memastikan, pemerintah akan memastikan korban gagal ginjal mendapatkan perhatian.

"Kita harus hati-hati. Perlu waktu, tetapi pasti akan kita perhatikan (korban gagal ginjal)," ucap Muhadjir.

Rencana bantuan ini semula diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Rencananya, jenis bantuan berupa santunan kepada korban yang meninggal.

Selain itu, Kemenkes mengusulkan agar obat-obat yang diperlukan oleh korban ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Jadi ada 2 (bantuan). Kalau yang terkena penyakit, obatnya ditanggung oleh BPJS kesehatan, kita bayarin premi. Dan untuk yang meninggal ada santunan," kata Budi di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Kasus gagal ginjal akut pada anak sebelumnya dinyatakan sebagai penyakit misterius karena belum diketahui penyebabnya.

Belakangan diketahui, kasus ini disebabkan oleh keracunan obat sirup mengandung zat kimia berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol (EG/DEG).

Zat kimia berbahaya itu sejatinya tidak boleh ada dalam obat sirup, tetapi cemarannya kemungkinan ada karena zat pelarut tambahan yang diperbolehkan di dalam obat sirup, yakni propilen glikol, polietilen glikol, gliserin/gliserol, dan sorbitol.

Cemaran ini tidak membahayakan sepanjang tidak melebihi ambang batas.

Data Kemenkes hingga 5 Februari 2023 mencatat, sebanyak 326 kasus gagal ginjal yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Jumlah korban yang meninggal akibat kasus ini mencapai 204 orang.

Tak berhenti sampai situ, para korban menggugat Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta beberapa perusahaan farmasi maupun distributor yang tidak memenuhi ketentuan. Mereka menganggap Kemenkes dan BPOM lalai dan menuntut biaya ganti rugi.

Lantas siapakah sosok Tri Rismaharini sebenarnya?

Simak ulasan selengkapnya tentang sosok dan biodata Tri Rismaharini, tokoh Jatim yang sebut Kemensos tidak punya anggaran bantuan untuk korban gagal ginjal akut.

Sosok dan biodata Tri Rismaharin

Dikutip dari situs Gramedia.com, Tri Rismaharini dilahirkan di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November 1961.

Dia merupakan anak ketiga dari pasangan suami-istri Muhammad Chuzaini dan Siti Mudjiatun.

Wanita yang akrab disapa Risma ini menghabiskan masa kecilnya di Kediri. Namun, karena satu dan lain hal ia beserta keluarganya akhirnya pindah ke Surabaya.

Pendidikan Tri Rismaharini

Riwayat pendidikannya, Risma menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973.

Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya dan lulus pada tahun 1976.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980.

Risma melanjutkan pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, dan lulus pada tahun 1987.

Kemudian, pendidikan pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang lulus pada tahun 2002.

Pada 4 Maret 2015, Risma mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari ITS, yang diberikan dari bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Selama menjadi Wali Kota Surabaya selama dua periode, ia pernah meriah penghargaan Adipura pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori kota metropolitan.

Selain itu, ia berhasil menjadikan Kota Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan  . 

Riwayat jabatan

- Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (1997)

- Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya (2001)

- Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya (2001)

- Kepala Bagian Bina Pembangunan (2002)

- Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2005)

- Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2005)

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2008)

- Wali Kota Surabaya (2010-2015; 2016-2011)

- Presiden United Cities and Local Governments Asia-Pacific (2018)

- Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (2019-Sekarang)

- Menteri Sosial (23 Desember 2020-sekarang) 

Kekayan Tri Rismaharini

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan Risma yang terakhir kali dilaporkan pada 25 Maret 2022 untuk periodik 2021 mencapai Rp. 15.379.230.156.

Adapun aset tanah dan bangunan milik Risma antara lain sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan seluas 112 m2/90 m2 di Kota Surabaya, hasil sendiri Rp. 1.500.000.000.
2. Tanah dan bangunan seluas 90 m2/50 m2 di Kota Surabaya, hasil sendiri Rp. 439.120.000.
3. Tanah dan bangunan seluas 135 m2/133 m2 di Kota Surabaya, hasil sendiri Rp. 1.815.000.000.
4. Tanah dan bangunan seluas 264 m2/338 m2 di Kota Surabaya, hasil sendiri Rp. 4.890.490.000.
5. Tanah dan bangunan seluas 122 m2/144 m2 di Kota Surabaya, hasil sendiri Rp. 2.288.000.000.
6. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/184 m2 di Kota Surabaya, hasil sendiri Rp. 2.280.300.000.

Aset di atas belum dihitung dengan alat transportasi milik Risma.

Kendati begitu, sumber kekayaan milik Risma ini memang didominasi oleh aset tanah dan bangunan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Berita Jatim dan Tokoh Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com