Ponpes Al Zaytun di Indramayu Dinilai Mengarah ke Kesesatan, Ridwan Kamil Masih Tunggu Fatwa MUI

TRIBUNJATIM.COM - Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun di Indramayu kerap mendapatkan sorotan menyusul sejumlah ajarannya yang dianggap sesat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat pun meminta pemerintah segera bertindak menyelesaikan berbagai polemik terkait keberadaan Ponpes Al Zaytun.

Pernyataan kontroversial pun belakangan kerap kembali disampaikan pimpinan Ponpes Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang.

MUI pun meminta agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, segera bertindak menangani kontroversi Ponpes Al Zaytun.

Baca juga: Salat Id Ponpes Al Zaytun di Indramayu Jadi Sorotan, Shaf Berjarak, Jemaah Campur Wanita & Laki-laki

"Kami meminta kepada Pak Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, supaya menegur Al Zaytun," ujar Sekretaris MUI Jabar, Rafani Ahyar, melalui telepon kepada Tribun Jabar, Kamis (15/6/2023).

Menurutnya, sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaytun dan memancing emosi umat muslim.

"Soal ucapan salam misalnya. Mereka mengucapkan assalamualaikum pakai salam Yahudi (shalom aleichem)," ungkapnya.

Lalu terkait ibadah haji, ujar Rafani Akhyar, Syekh Panji Gumilang juga kerap menyebut, "Jangan jauh-jauh ke Mekkah karena Indonesia juga Tanah Suci."

"Nah, ini ujung-ujungnya nanti dia membolehkan haji di sini. Itu kan sudah menyimpang," katanya.

Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan dalam pelaksanaan salat Idulfitri di Ponpes Al Zaytun.

Pada salat Id lalu di Ponpes Al Zaytun, jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam.

Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial.

Rafani mengatakan, MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam III/Siliwangi, untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun ini.

Dari pertemuan itu, kata ungkap Rafani, MUI bersama Pemprov Jabar, Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi, sepakat bakal segera membentuk tim khusus (timsus).

"Jadi, kemarin belum ada seminggu, kita ini kan ada rapat gabungan di Jabar, gabungan dari Kodam, Polda, Pemda, dari MUI dan Kemenag," ujar Rafani.

"Nah, itu kesimpulannya mau membentuk tim khusus," imbuhnya.

Rafani berharap, polemik di pondok pesantren Indramayu dapat segera berakhir.

Ia juga berharap, Panji Gumilang selaku pimpinan pondok untuk segera berhenti memberikan keterangan yang kontroversial.

Terlebih, berdasar pengamatannya, ujar Rafani, kontroversi di Ponpes Al Zaytun sudah mengarah pada kesesatan.

"Kalau terkait dengan kriteria kesesatan sudah banyak yang menyimpang lah sebetulnya," kata Rafani.

Baca juga: Viral Salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaytun, Campur Pria dan Wanita, MUI Buka Suara

Ditemui di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku bakal berkoordinasi dengan MUI terkait dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun.

Kang Emil, begitu ia biasa disapa, menegaskan terkait permasalahan ini, ia tentu akan menunggu fatwa MUI sebelum bertindak.

Sebab, jika urusan fiqih, ujar Gubernur Jabar, wilayahnya para ulama.

"Jadi, kami sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI, kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa Barat akan melakukan sebuah ukuran," ujar Kang Emil.

"Karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat," jelasnya.

Idealnya, kata Emil, yang harus turun pertama itu adalah Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag.

"Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusifitas, menjaga keamanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," katanya.

"Saya akan rapatkan tindakan apa yang bisa kami lakukan," pungkasnya.

Sebelumnya massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat (FIM), berunjuk rasa di depan Ponpes Al Zaytun.

Bentrok nyaris terjadi karena pihak ponpes ternyata juga menyiapkan massa tandingan yang tidak kalah banyak.

Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang, bahkan turun langsung berada di baris paling depan menginspeksi barisannya.

Sempat terjadi aksi dorong-dorongan, hingga aparat Polres Indramayu yang sigap segera melakukan pengamanan sehingga bentrokan besar bisa dihindarkan.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, juga turun langsung menenangkan kedua pihak.

Keberadaan Kapolres di lokasi membuat kedua pihak akhirnya bisa menahan diri.

Koordinator aksi, Syahid Mukhlisin mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan karena warga resah dengan keberadaan Ponpes Al Zaytun.

"Kami mendesak agar MUI dan Kemenag agar segera mengusut tuntas soal dugaan ajaran sesat karena lembaga itu yang memiliki kewenangan," ujarnya.

Syahid mengatakan, massa yang datang kecewa karena unjuk rasa hanya bisa dilakukan di lokasi yang cukup jauh dari Ponpes Al Zaytun.

"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi kami akan melakukan aksi lainnya langsung ke Jakarta," imbuhnya.

Koordinator aksi lainnya, Jamal Wibisono mengungkapkan, ada lima tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini.

Tuntutan yang pertama yakni meminta pihak MUI dan Kemenag untuk memeriksa dugaan aliran sesat yang ada di Ponpes Al Zaytun.

Tuntutan yang kedua, massa mendengar adanya dugaan kasus rudapaksa yang terjadi di Al Zaytun.

Massa berharap kepolisian mengusutnya hingga terang benderang.

Tuntutan ketiga terkait isu Ponpes Al Zaytun merampas tanah rakyat yang tidak jelas izinnya.

Massa juga mendesak pemerintah menghentikan pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur.

Massa mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ponpes Al Zaytun.

"Warga sekitar tidak merasakan manfaat keberadaannya. Apalagi ponpes ini tertutup, tidak bisa diakses secara umum," ujarnya.

Namn tidak ada kesepakatan dalam aksi demo di Ponpes Al Zaytun di Indramayu, Kamis (15/6/2023).

Massa aksi yang tergabung dalam FIM bubar barisan tanpa mendapat jawaban soal tuntutan mereka.

Mereka bahkan tidak sampai bertemu dengan pengurus pihak pondok pesantren.

Syahid Mukhlisin mengatakan, pihaknya sedikit kecewa lantaran tuntutan massa tidak bisa disampaikan langsung kepada pimpinan Ponpes Al Zaytun.

"Hasilnya nihil demo hari ini," ujar dia kepada Tribun Cirebon.

Meski demikian, pihaknya mewanti-wanti agar lima tuntutan yang mereka suarakan bisa diakomodir.