Kisah Dusun di Kediri 'Ditakuti' TNI dan Polri, Pejabat yang Berani Masuk Situ Disebut Bakal Lengser

TRIBUNJATIM.COM - Uniknya sebuah dusun di Kediri karena pejabat hingga TNI dan Polri tidak ada yang berani injakkan kaki di daerah keramat tersebut.

Di pintu masuk dusun di Kediri tersebut tedapat tulisan 'Priyayi BB Aparatur Pemerintah TNI/Polri Dilarang Masuk'.

Video yang memperlihatkan aturan masuk dusun tersebut pun sempat viral di media sosial.

Bahkan disebutkan jika melanggar maka akan kena musibah dan lengser dari jabatan.

Baca juga: Mobil Plat Merahnya Cuek Terobos Jalan Baru Dicor, Sang Pejabat Berdalih Tak Ada Rambu: Sempit

Melansir TribunTrends.com, daerah tersebut terletak di gang Dusun Setono di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), sejak dulu.

Kepala Desa Tales, Slamet Raharjo mengatakan, larangan yang tertulis dalam papan tersebut sudah diberlakukan sejak dahulu di desanya.

Hal itu terkait dengan kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat.

"Pejabat yang melanggarnya dipercaya akan lengser atau terkena musibah," kata Slamet Raharjo saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (23/8/2023).

Kades mengungkapkan, kepercayaan tersebut terbangun dari sebuah cerita turun temurun oleh pendiri desa.

Dahulu, kata dia, ada seorang putri bernama Ambarsari yang hendak dipinang oleh seorang pejabat.

Ambarsari yang menolak lalu melarikan diri dan bersembunyi di dusun tersebut.

Untuk melindungi diri, Ambarsari berujar bahwa siapa pun pejabat yang masuk kawasan dusun akan menerima konsekuensi, salah satunya perihal karier.

Apalagi mereka melanggar maka dipercaya akan terkena musibah dan lengser dari jabatan.

Meski demikian, kata Kades, larangan tersebut hanya berlaku pada aparat dan pejabat dengan jabatan tinggi saja.

Seperti golongan pemerintahan setingkat Camat ke atas.

Lalu untuk golongan keamanan mulai dari kepala kepolisian sektor (Kapolsek) ke atas.

Sedangkan untuk militer yakni dari pangkat komandan koramil ke atas.

Sehingga untuk jabatan seperti dirinya selaku Kepala Desa masih tetap leluasa keluar masuk wilayah Dusun Setono untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya.

"Kalau saya kan masih di bawah Camat, jadi enggak apa-apa," jelas Slamet Raharjo.

Baca juga: Mobil Dosen ITS Jadi Tak Terkendali dan Tabrak Pohon, Bermula Keliru Injak Gas, Saksi Teriak-teriak,

Sementara itu Sekretaris Kecamatan Ngadiluwih, Nadlirin mengatakan, layanan pemerintahan di wilayah Dusun Setono tetap berjalan baik meski adanya larangan turun temurun tersebut.

"Aktivitas dan layanan tetap berjalan. Tinggal menyesuaikan saja," ujar Nadlirin, Rabu (23/8/2023).

Dia mencontohkan, penyelesaian yakni dengan mendelegasikan tugas-tugas Camat yang berhubungan dengan wilayah tersebut kepada pegawai di bawahnya.

Sedangkan koordinasi bisa dilakukan di Balai Desa.

Pihaknya tetap menghormati kepercayaan masyarakat.

Dia menilai hal itu sebagai salah satu kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang harus tetap dipelihara.

"Itu sekaligus sebagai pengingat bagi kita semua abdi negara, agar senantiasa membawa diri dengan baik dan menjauhi sikap-sikap tercela," pungkas Nadlirin.

Sedangkan menurut Kapolsek Ngadiluwih, AKP Iwan Setyobudi, ia mengatakan, sejak beberapa tahun menjabat, tak sekali pun pernah masuk ke dusun tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan.

"Saya memang belum pernah ke sana. Kita hormati adat-adat setempat," ujar AKP Iwan, Rabu (23/8/2023).

Tak hanya Camat dan Kapolsek, dalam papan tersebut juga tertulis 'Priyayi BB' juga dilarang masuk.

Kepala Bidang Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, Eko Priyatna mengatakan, istilah Binnenlands Bestuur atau biasa disingkat BB mempunyai arti birokasi pemerintahan dalam negeri pada masa kolonial Belanda yang terdiri atas orang-orang Eropa.

Sehingga priyayi BB pada larangan tersebut bisa diartikan sebagai golongan-golongan ningrat yang berasal dari status kepegawaiannya di pemerintahan.

Eko membenarkan bahwa wilayah Dusun Setono sejak dulu memang kawasan larangan masuk bagi pegawai negeri.

"Itu sejak jaman Belanda. Disebut Werboden Voor Binnenlands Bestuur atau larangan masuk bagi pegawai negeri," ujar Eko Priyatna, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Potret Viral Mobil PDIP Nyungsep Masuk Kuburan, Mulanya Tabrak Warung, Warga Ramai Evakuasi

Namun perihal kisah yang melatarbelakangi larangan tersebut, menurutnya, lebih cenderung pada mitos.

Yakni suatu tradisi yang diingat dan dipertahankan di masyarakat setempat.

Meski bukan bagian dari sejarah, kata Eko, tradisi tersebut juga bagian dari hal yang dilindungi oleh perundangan, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Dan tradisi di Dusun Setono itu sudah kami masukkan pada data Pokok-pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD)," kata dia.

Selama ini Dusun Setono juga dikenal sebagai kawasan wisata religi.

Banyak warga mengunjungi makam dan petilasan Putri Ambarsari yang ada di lokasi tersebut.

Di sisi lain, Kerajaan Kediri merupakan kerajaan dari masa Hindu-Buddha yang berdiri dari tahun 1045 hingga 1222.

Letak Kerajaan Kediri berada di Dahanapura, sekarang di sekitar Kota Kediri, Jawa Timur.

Sri Samarawijaya, putra dari Raja Airlangga, merupakan nama raja yang mendirikan Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu.

Lalu bagaimana proses berdirinya Kerajaan Kediri?

Latar belakang munculnya Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11.

Raja Airlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari Kerajaan Kahuripan yang pernah berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11.

Raja Airlangga bertahta di Kahuripan, wilayah kuno yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Disebutkan dalam Prasasti Pamwatan bahwa menjelang akhir pemerintahannya, Raja Airlangga memindahkan ibu kota kerajaan ke Daha (Kediri).

Saat itu raja juga tengah berhadapan dengan masalah suksesi kerajaan karena putri mahkota, Sanggramawijaya Tunggadewi, justru memilih untuk menjadi petapa.

Untuk menghindari perebutan takhta di antara kedua putranya, yakni Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya, Raja Airlangga memutuskan membagi kerajaan menjadi dua.

Kerajaan Kahuripan memiliki wilayah yang cukup luas, hampir mencakup seluruh daerah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah.

Jika pembagian tidak dilakukan dengan tepat, tentunya dapat menimbulkan masalah dari pihak yang merasa dirugikan.

Oleh sebab itu, Raja Airlangga mendapat bantuan dari Mpu Bharada dalam proses pembagian Kerajaan Kahuripan.

Mpu Bharada atau Arya Bharada adalah pendeta sakti agama Buddha yang menjadi guru spiritual Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan.

Konon, Mpu Bharada membagi Kerajaan Kahuripan menggunakan kesaktiannya.

Hasil pembagian menyatakan bahwa Kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan.

Sementara Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya.

Peristiwa pembagian kekuasaan ini terjadi pada tahun 1045, menandai akhir dari pemerintahan Kerajaan Kahuripan, sekaligus berdirinya Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu.

Setelah terbagi, Kerajaan Jenggala dan Kediri ternyata tetap berselisih.

Hingga akhirnya timbul peperangan karena Samarawijaya dan Mapanji sama-sama merasa berhak atas seluruh kekuasaan Airlangga.

Peperangan di antara keduanya terus terjadi selama beberapa dekade hingga Kerajaan Janggala mengalami kekalahan dari Kerajaan Panjalu.

Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintahan di Kediri, Jawa Timur, ini pada akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri.