Pengamat: Duet Anies Cak Imin 'Perjudian Ngeri Sedap', Demokrat Jatim Copot Baliho Anies Baswedan

TRIBUNJATIM.COM - Perjodohan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) ramai jadi perbincangan.

Hal ini dianggap dianggap menghianati Partai Demokrat dan juga Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

Imbas Anies Baswedan calon Presiden (Capres) dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin calon Wakil Presiden (Cawapres) seluruh kader dan juga pengurus DPC maupun PAC Partai Demokrat di Jawa Timur (Jatim) serentak melakukan pencopotan baliho bergambar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Anies Baswedan.

Perjodohan Anies Baswedan - Cak Imin kini jadi sorotan. 

Pengamat Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno sebut perjodohan Anies Baswedan - Cak Imin jadi perjudian.

Seperti diketahui, Anies Baswedan merupakan bakal Capres 2024 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Demokrat dan PKS, memilih Cak Imin sebagai bakal cawapresnya.

Padahal Cak Imin sendiri, yang merupakan Ketua Umum PKB, adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju pengusung bakal Capres 2024 Prabowo Subianto.

Partai Demokrat pun marah besar atas keputusan Anies karena dianggap berkhianat memilih cawapres dari koalisi lain.

Baca juga: PKB Terima Lamaran Partai NasDem, Deklarasi Anies-Cak Imin Bakal Ditentukan Besok

Di sisi lain, Prabowo Subianto menganggap membelotnya Cak Imin ke koalisi lain sebagai hal yang biasa saja.

Menurut Adi, kedua sosok di atas, Anis-Cak Imin, memiliki elektabilitas rendah di berbagai survei.

Di antara tiga bakal Capres 2024, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Anies Baswedan selalu berada di posisi bontot.

Sementara di survei cawapres, nama Cak Imin tidak pernah masuk lima besar.

Bagi Adi, duet Anies Cak Imin ini "ngeri-ngeri sedap" karena belum menjanjikan kemenangan Pilpres 2024.

"Kalau dibaca berdasarkan statistik survei misalnya, tentu duet Anies dan Muhaimin Iskandar ini merupakan satu perjudian yang ngeri-ngeri sedap gitu ya," kata Adi kepada TribunJakarta, Jumat (1/9/2023).

"Apapun judulnya Muhaimin Iskandar ini kan elektabilitasnya tidak pernah muncul ya tidak pernah muncul secara signifikan di survei," ujarnya.

Adi menilai Cak Imin memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kalau ingin benar-benar memenangkan Pilpres 2024.

Baca juga: BREAKING NEWS: PKB Terima Lamaran Nasdem, Duet Anies-Cak Imin Dinamakan Amin

Baca juga: Pernyataan Tegas Emil Dardak Sikapi Duet Anies dan Muhaimin: Demokrat Jatim Tegak Lurus Arahan DPP

Dia harus bisa menjadikan seluruh pemilih PKB menjadi pemilih Cak Imin.

Terlebih PKB memang memiliki kekuatan besarnya pemilih di Jawa Timur, Jawa Tengah dan kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

"Ketua umum PKB yang saya kira memang kekuatan politiknya itu adalah mengkonsolidasi kekuatan politik nu kuat di Jatim dan Jateng yang selama ini memang dibutuhkan oleh Anies," ujarnya.

"Tinggal pr-nya adalah bagaimana khususnya Muhaimin Iskandar itu menjadikan pemilih pemilih PKB menjadi pemilihnya Muhaimin itu tugas besar," tambahnya.

Di sisi lain, Adi melihat progres elektabilitas Anies cenderung stagnan. Maka sosok cawapres sangat menentukan.

"Karena sampai saat ini misalnya pemilik PKB itu ternyata tidak otomatis klik memilih Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai satu perjudian gitu ya karena Anies itu di tengah elektabilitasnya yang stagnan tentu membutuhkan cawapres yang elektabilitasnya tinggi," kata dia.

Kalau Cak Imin sukses membuat suara PKB yang pada 2019 mendapat 9,6 persen suara nasional menjadi suara untuk dirinya di Pilpres 2024, maka perjudian akan dimenangkan.

"Kalau itu yang terjadi ini akan menjadi perjudian yang positif. Tapi sebaliknya kalau Muhaimin Iskandar gagal mengkonversi suara PKB yang 9,6 hasil pileg 2019 lalu menjadi suara Cak Imin, ini tentu akan menjadi perjudian yang berujung pada kefatalan," pungkas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Di samping itu, imbas Anies Baswedan - Cak Imin maju sebagai Capres-Cawapres, seluruh kader dan juga pengurus DPC maupun PAC Partai Demokrat di Jatim serentak melakukan pencopotan baliho bergambar Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Anies Baswedan.

Baca juga: Isi Surat Anies saat Minta AHY Jadi Cawapres Sebelum Berpaling ke Cak Imin, Demokrat Dikhianati

"Hari ini pun saya sudah sampaikan pada ketua DPC dan PAC se Jatim agar melepas semua baliho Partai Demokrat yang ada gambarnya Anies Baswedan. Ini juga menjadi instruksi dari DPP," kata Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto, Jumat (1/9/2023).

Lebih lanjut pihaknya menegaskan meski sudah diinstruksi untuk mencabut seluruh atribut Demokrat yang tercantum Anies Baswedan, namun Mugianto menegaskan bahwa pihaknya belum memastikan apakah ini sinyal bahwa Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Kita belum bisa menjawab hengkang atau tidak. Bagaimanapun kan kita sudah bikin baliho AHY dan Anies yang ada slogan perubahan dan perbaikan. Kalau sudah seperti ini ya kita harus ambil langkah karena kita dikhianati," tegasnya.

Sebelumnya ia juga menyatakan bahwa hal ini adalah pengkhianatan yang menjadi preseden buruk bagi parpol Nasdem dan juga capres Anies Baswedan.

Bahwa mereka telah melakukan penghianatan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). 

Baca juga: Kecewa AHY Tak Dipilih Jadi Cawapres, Demokrat Kota Blitar Copot Baliho Anies: Tanpa Perintah DPP

"Jadi kalau kami menanggapi hal ini, apa yang sudah kita bangun hampir 1 tahun di KPP saat ini sedang diuji.

Tapi ternyata Partai Nasdem itu tidak kuat ujian sekaligus calon kita tidak kuat ujian," kata Mugianto.

"Karena pastilah yang namanya kolaisi itu pasti sudah ada kesepakatan-kesepakatan tertulis. Dan sudah ada tim 8. Ada piagam yang sudah disepakati bersama.

Tapi nyatanya sekarang diputuskan sepihak dikhianati oleh seorang ketua umum partai politik," tegasnya.

Tentu hal ini akan menjadi hal yang mengecewakan banyak pihak terutama bagi Partai Demokrat hingga ke grassroot.

Sehingga hal ini akan menjadi catatan sejarah bahwa ada parpol yang mengingkari kesempatan bersama yang telah dibuat di KPP.

Bukan hanya masyarakat, tapi ditegaskan Mugianto, parpol lain juga akan mencatat. Ini jadi preseden buruk bagi sebuah parpol ketika tidak bisa dipegang komitmennya. 

"Karena kami menyayangkan sikap seorang politisi plin plan. Bahwa ketua umum dan juga calon presiden yang kita sepakati bersama tidak memegang komitmen bersama. Publik akan menilai. Belum jadi sudah begini. Nanti setelah jadi gimana," tegasnya.

Mugianto menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu instruksi dari DPP Partai Demokrat yang menggelar majelis tinggi partai. Apapun yang diputuskan ketum tetap kader di bawah akan tunduk dan patuh dengan ketum.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com

Berita tentang Pemilu 2024 lainnya