Pelaksanaan Seleksi Cakades di Lumajang Tuai Polemik, DPRD Sarankan Evaluasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Pelaksanaan seleksi calon kepala desa (cakades) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berjalan tak begitu mulus.

Sejumlah polemik mencuat, lantaran bakal calon kepala desa menyuarakan jika terdapat dugaan kecurangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Gatot Sarworubedo menyerukan adanya evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaran seleksi calon kepala desa kepada instansi terkait.

Menurutnya, pelaksanaan seleksi yang carut marut dapat memunculkan konflik.

"Ini perlu kehati-hatian ya. Karena juga jumlah peserta calon kepala desa itu kan juga memang ada batasan, yakni 5 orang. Inilah yang harus tersampaikan dengan baik oleh masyarakat. Namun jika ada perubahan, inilah yang harus kita kaji (evaluasi)," ungkap Gatot Sarworubedo ketika dikonfirmasi, Minggu (10/9/2023).

Menyoroti massa pendukung beserta bakal calon kepala desa Tempeh Tengah yang sempat meluruk DPRD Kabupaten Lumajang, Gatot Sarworubedo menjelaskan, ada batasan-batasan dari dewan terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat.

"Jika memang tidak puas sekali dan memiliki bukti-bukti yang dirasa merugikan, bisa ke ranah yang lebih berat (hukum)," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lumajang, Mustajib menegaskan, pihaknya tidak pernah keluar dari koridor regulasi dalam menjalankan seleksi bacakades.

Baca juga: Kades Ngulankulon Tersangka Korupsi Ditahan, Bupati Trenggalek Segera Proses Pemberhentian Sementara

Mustajib pun mengklaim tidak ada satupun soal yang bocor, lantaran soal baru dicetak pada pagi hari, sebelum pelaksanaan tes tulis.

"Tentunya kami begitu berhati-hati agar soal itu tidak bocor. Juga saat tes itu, tempat duduk diundi agar berkas-berkas itu ada di depan dan bacalon yang mengambil sendiri,” jelasnya.