Dukung Usaha Perhutanan Sosial, Paiton Energy Jalin Kerjasama dengan KLHK

TRIBUNJATIM.COM - Guna mendukung penanganan iklim dan sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), PT Paiton Energy melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Inovasi Sosial Dan Lingkungan Pada Program Perhutanan Sosial dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Dr. Ir. Bambang Suprianto, M.Sc., Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Koichiro Miyazaki, President Director Paiton Energy di upacara pembukaan Festival LIKE (Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan), Road to COP 28 UAE, yang diselenggarakan di Indonesia Arena pada 16 - 18 September 2023.

Acara penandatangan MoU juga disaksikan langsung Menteri Sekretaris Negara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Ini adalah langkah bersejarah dalam mendukung pengembangan program perhutanan sosial, sekaligus turut aktif dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Baca juga: Langkah Menuju Indonesia Bebas Sampah 2025, Paiton Energy Gelar Bersih Pantai di Situbondo

Dr. Ir. Bambang Suprianto, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan satu program Presiden untuk mendorong Perhutanan Sosial, sebagai salah satu bentuk pemerataan kesempatan akses ekonomi di Indonesia.

President Director PT Paiton Energy Koichiro Miyazaki mengapresiasi kolaborasi ini dan berharap kontribusi Paiton Energy dapat memberikan dampak positif terhadap upaya menjaga hutan dan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

"Melalui kerja sama ini, Paiton Energy berupaya memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan usaha perhutanan sosial di Indonesia demi mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga konservasi lingkungan, untuk pembangunan yang berkelanjutan,” kata Miyazaki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/9/2023).

Sebagai salah satu bagian dari tiga pilar kebijakan pemerataan ekonomi, perhutanan sosial memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, kemiskinan, dan pengangguran.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mempertahankan dinamika sosial budaya.

Hingga September 2023, program perhutanan sosial telah mencakup luasan mencapai 6,371,774 hektar, dengan pembentukan 10.086 KUPS.

Program ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan, dengan Nilai Ekonomi Nasional mencapai Rp 574,522,430,453.

Baca juga: Dukung Pengembangan KUPS, Paiton Energy Perkuat Komitmen pada Lingkungan Hidup

Dari jumlah tersebut, KUPS diklasifikasikan ke dalam empat tingkat, yaitu Blue, Silver, Gold, dan Platinum, yang mencerminkan beragamnya kondisi KUPS di Perhutanan Sosial.

Direktur Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dra. Jo Kumala Dewi M.Sc. menyampaikan bahwa Kemitraan Perhutanan Sosial mendorong peran aktif para pihak, termasuk Perusahaan, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Hal ini dilakukan melalui kegiatan penguatan kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengembangan usaha perhutanan sosial.

"Kerjasama ini akan meningkatkan kualitas lingkungan dan mengembangkan ekonomi berkelanjutan Kelompok Perhutanan Sosial," ujarnya.