Takut? Ribuan Tentara Israel Kabur Tak Mau Perang di Gaza, Terancam Dipenjara Pemerintah Netanyahu

TRIBUNJATIM.COM - Takut, ribuan tentara Israel kabur tak mau perang di Gaza saat disuruh masuk dalam pertempuran melawan militan Hamas.

Kini sedikitnya ada dua ribuan tentara Israel tersebut terancam dipenjara pemerintah Benjamin Netanyahu.

PM Israel ini meningkatkan hukuman kepada angkatan perangnya yang menolak perintah perang.

Memang tak tanggung-tanggung gertakan pada tentara IDF atau Israel Defense Forces.

Baca juga: Israel Bangkrut? Netanyahu Minta Warga Sumbang Dana Rp1,4 M untuk Bantu Perang Lawan Palestina

Netanyahu mengaku telah menyiapkan penjara khusus yang akan digunakan untuk menghukum para tentara yang mangkir dari tugas di Gaza.

Dalam laporan yang dikutip dari Al Mayadeen, rencananya hukuman penjara tersebut akan efektif diberlakukan pemerintah zionis Israel mulai 1 Desember 2023.

Adapun hukuman penjara akan dijatuhkan akan bervariasi, antara satu hingga tiga hari penjara untuk setiap hari ketidakhadiran.

Pengetatan ini terpaksa dilakukan PM Israel usai dua ribu tentara IDF kepergok mangkir.

Yakni saat mereka dipanggil untuk menjalankan serangan ke Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu.

"Sebagian dari mereka sengaja kabur sebelum 7 Oktober dan ada ratusan tentara cadangan yang belum bergabung dengan layanan tersebut sejak saat itu," jelas juru bicara PM Israel.

Pemerintah Israel tentu khawatir ancaman tersebut akan menggoyahkan benteng pertahanan Israel di jalur Gaza.

Oleh karena itu, pemerintah Israel memutuskan untuk memperketat hukuman agar para prajurit bersedia terjun ke medan tempur selama perang dengan Hamas berlangsung.

Sebagai informasi, setelah Netanyahu melontarkan deklarasi perang terhadap Hamas, setidaknya Israel telah mobilisasi 300.000 tentara cadangan ke wilayah Gaza.

Namun perlawanan militan Hamas yang gigih telah membuat 388 tentara Israel gugur sejak serangan 7 Oktober 2023.

Sementara 1.600 tentara lainnya dilaporkan mengalami cacat fisik permanen akibat serangan dari pejuang Palestina.

Kondisi tersebut kian diperparah lantaran beberapa pekan terakhir pengeluaran pemerintah Israel mengalami pembengkakan tembus mencapai 200 miliar shekels, sekitar 51 miliar dolar AS atau Rp795 triliun (satuan kurs Rp15.525).

Ya, Israel kini dikabarkan bangkrut usai Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, minta warga sumbang dana Rp1,4 M untuk bantu perang melawan Palestina.

Tampaknya perang melawan Hamas di Palestina menguras dana pemerintah Israel.

Hal ini terkuak dari pengumuman Kementerian Keuangan Israel.

Benarkah Israel bangkrut?

Baca juga: Sosok Guru SMK Bikin Geger Imbas Sebut Palestina Teroris, Kini Minta Maaf di Kantor Polisi

Pasalnya Israel sekarang merilis aturan baru yang memperbolehkan pemerintah Tel Aviv untuk menerima sumbangan dari masyarakat untuk mendukung biaya operasional perang.

Lewat peraturan tersebut, nantinya masyarakat Israel, perusahaan swasta, maupun yayasan filantropi, bisa memberikan sumbangan dana secara langsung kepada pemerintah pusat, dikutip dari laman Haaretz.

"Pemerintah merilis pedoman baru agar diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat untuk mendukung perang."

"Kebijakan tersebut juga mengizinkan pemerintah untuk memperpanjang masa berlakunya," ujar Kementerian Keuangan Israel.

Adapun besaran donasi atau sumbangan yang bisa diberikan masyarakat yakni maksimal sebesar 94 ribu dolar untuk organisasi bisnis dan 130 ribu dolar AS untuk organisasi nirlaba.

Kebijakan baru tersebut diadopsi PM Israel Benjamin Netanyahu usai negaranya mengalami defisit anggaran sebesar 22,9 miliar shekel atau sekitar 6 miliar dolar AS, selama Oktober 2023.

Tak sampai di situ, memanasnya perang antara pasukan Israel dengan militan Hamas di jalur Gaza membuat pendapatan Israel selama bulan sebulan terakhir turun 15,2 persen dampak penangguhan pajak dan susutnya pendapatan jaminan sosial.

"Sebagai sebuah persentase dari PDB, defisit selama 12 bulan sebelumnya naik menjadi 2,6 persen di bulan Oktober dari 1,5 persen di bulan September," kata Kementerian Keuangan Israel lagi.

Bahkan akibat pembengkakan defisit sejumlah layanan keuangan global, seperti S&P, terpaksa memangkas prospek peringkat Israel menjadi negatif, diikuti Moody's dan Fitch yang kompak meninjau ulang peringkat Israel untuk kemungkinan penurunan peringkat.

Meski penggalangan dana dapat menyelamatkan Israel dari ancaman deflasi, namun kebijakan tersebut mengundang kritik sejumlah pihak.

Termasuk direktur lembaga pemikir kebijakan Adva Center, Prof Yossi Dahan.

Menurutnya sumbangan yang didapat dari masyarakat tidak dapat diterima untuk menjalankan fungsi operasional suatu negara.

Lantaran cara ini dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan warganya di tengah ancaman perang.

Sejumlah ekonom menilai kemunduran yang dialami Israel merupakan sinyal bahwa negara ini mulai mengalami kebangkrutan.

Proyeksi tersebut diperkuat dengan pernyataan Bank Dunia yang menyebut ekonomi Israel tengah mengalami kemerosotan tajam.

Hal itu buntut dari anjloknya ekspor Israel ke Palestina sebesar 24 persen, serta gerakan boikot yang dilakukan masyarakat global terhadap perusahaan yang dianggap pro Israel.