Kumpulan Materi SKB CPNS 2023 Jabatan Dosen, KPK, Kemenkumham & Kemenkes, Berikut Kisi-kisi Soalnya

- Kompetensi Khusus:

1. Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
4. Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK

• Jabatan Ahli Pertama - Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

- Kemampuan Umum:

1. Penanganan, Pengelolaan Data, dan Informasi terkait Tindak Pidana Korupsi
2. Manajemen Dukungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
3. Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kompetensi Khusus:

1. Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
2. Pelaksanaan Pelacakan Aset
3. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
4. Penanganan Pertama Barang Bukti Elektronik
5. Penyusunan pendapat dan kajian hukum terkait pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK
6. Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK
7. Pengelolaan pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Jabatan Terampil - Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kemampuan Khusus:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Pengelolaan Dukungan Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Pengamanan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Kisi SKB CPNS Kemenkes 2023

  1. Jabatan Analisis Legislatif Ahli Pertama

- Kompetensi Umum:

Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

- Kompetensi Khusus:

• • UU MD3
  • Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI
  • Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
  • Konsep dasar, teknik dan metode analisis
  • Konsep analisis deskriptif
  • Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
  • Konsep dan teknik pemaparan hasil analisis

   2. Jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama

- Kemampuan Umum:

• • Penyelenggaraan Negara
  • Kelembagaan DPR dan DPD
  • Manajemen ASN

- Kemampuan Khusus:

• • Sistem Pendukung (Supporting system) DPR dan DPD
  • JF Analis Pemantauan
  • Pengkajian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

  3. Jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama

- Kemampuan Umum:

• • Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kompetensi Khusus:

• • Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye
  • Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
  • Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK