Khofifah Resmi Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, TKD Gresik Yakin Menang Satu Putaran

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Khofifah Indar Parawansa resmi mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan ini membuat Tim Kampanye Daerah (TKD) Kabupaten Gresik optimistis Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 satu putaran.

"Kami TKD Kabupaten Gresik sangat-sangat senang atas bergabungnya bu Khofifah, menambah napas perjuangan untuk Prabowo-Gibran, dan kami yakin Jawa Timur satu putaran. Kami berharap segera ada gerak nyata dari bu Khofifah untuk memenangkan Prabowo-Gibran," ujar Ketua TKD Gresik, dr Asluchul Alif, Kamis (11/1/2024).

Dia mengatakan, bergabungnya Khofifah dalam barisan pendukung Prabowo-Gibran akan memberikan kekuatan signifikan.

Mengingat, Khofifah akan menyusul 2 mantan Gubernur Jatim sebelumnya, Imam Utomo (Gubernur Jawa Timur periode 1998-2003 dan 2003-2008), serta Soekarwo atau Pakde Karwo (Gubernur Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019) sebagai pendukung Prabowo-Gibran.

Selain menjadi gubernur, Khofifah juga merupakan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagaimana diketahui, NU juga menjadi basis pemilih di Jawa Timur.

Asluchul Alif mengatakan, sosok Prabowo Subianto adalah seorang negarawan.

Menteri Pertahanan tersebut, kata dr Asluchul Alif, dinilai menjaga rahasia negara di tengah gempuran personal dalam debat capres kemarin.

Baca juga: Arti Kata Istilah Viral di Medsos Diucapkan Anies, Prabowo, Ganjar: Wakanda, Omon-omon, dan Sat Set

"Kami menilai bahwa pak Prabowo betul-betul orang yang negarawan memikirkan persatuan dan kesatuan dan juga sangat menjaga rahasia negara, diserang secara personal, tapi tetap menjaga itu semua dan paslon yang lain semua pasti juga bisa melihat kualitasnya bahwa ternyata bangga dengan cara menjatuhkan orang secara personal di acara terbuka, bukan bicara tentang program-program mereka, tapi menilai pekerjaan yang mereka belum mengusai dan belum paham bahwa yang berhak menilai kerja menteri itu adalah DPR dan presiden," jelasnya.