Cak Imin Dapat Mandat dari Peternak Ayam di Blitar: Jangan Cawe-cawe yang Lain

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menerima mandat dari peternak ayam di Blitar, Jawa Timur, akan menerbitkan keputusan presiden (Keppres) untuk mengembalikan budi daya ayam kepada rakyat, jika nanti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terpilih di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai bertemu dengan peternak ayam di Desa Dadaplangu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (11/1/2024).

Dalam pertemuan itu, para peternak ayam yang diwakili Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (Putera) Blitar, Sukarman, menyerahkan mandat kepada Cak Imin.

Mandat dari peternak untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN), itu, berbunyi, peternak layer se-Blitar Raya bersedia mendukung dalam Pilpres 2024, apabila pasangan AMIN terpilih bersedia mengeluarkan Keppres yang menyatakan budi daya unggas dikembalikan kepada rakyat.

Sedangkan pabrik hanya menyediakan pakan, obat dan vaksin saja.

Mandat yang dibacakan Sukarman di depan Cak Imin itu, dibuat para peternak dalam keadaan sehat, sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Muhaimin Iskandar mengatakan, peternak unggas yang memproduksi telur terus mengalami kerugian dalam lima tahun terakhir.

Ada dua sebab utama yang membuat para peternak unggas terus mengalami kerugian, yaitu, pertama harga telur turun, dan kedua, harga pakan terus meningkat tinggi.

"Ini masalah pelik yang harus diatasi. Pertama ada mafia penjual telur, integrator yang mestinya memproduksi telur khusus bibit ayam, tapi juga dijual ke masyarakat," katanya.

Baca juga: Ibu Curi Telur Demi 3 Anak Kelaparan Harus Bayar Ujian Rp700 Ribu, Sehari-hari Kerja Cuci Baju Orang

"Oleh karena itu, tugas pemerintah dalam penegakan hukum agar tidak ada lagi namanya telur untuk ditetaskan, tidak boleh dijual kepada rakyat. Intinya kembalikan peternak telur kepada rakyat bukan kepada perusahaan besar," lanjutnya.

Lalu, kata Muhaimin Iskandar, kebutuhan pakan ternak harus ada di tangan presiden, karena kementerian tidak mampu.

Presiden harus membuat zonasi-zonasi penanaman jagung dengan menugaskan kepada daerah tertentu, sehingga kebutuhan jagung terpenuhi, tidak tergantung impor.

Menurutnya, harus ada kesatuan antara produksi pangan nasional dengan kebutuhan rakyat agar mendapatkan harga terjangkau.

"Kami, pasangan AMIN menawarkan kepada rakyat sebuah sistem revolusi agro-maritim di mana pemerintah menjadi penyangga. Misalnya, pakan ternak mestinya tersedia dengan harga stabil, pemerintah dan Bulog sebagai penyangga membeli jagung produksi pertanian untuk distok," ujarnya.