Cek Arti Kata Cawe-cawe, Istilah Politik Populer di Tahun 2023, Diucapkan Jokowi Soal Pilpres 2024

TRIBUNJATIM.COM - Tribunners kali ini kita akan mengulas arti kata cawe-cawe.

Pernyataan cawe-cawe itu disampaikan Jokowi saat mengundang pemimpin redaksi sejumlah media dan content creator di Istana Negara.

Kata cawe-cawe juga merupakan istilah politik paling ramai di tahun 2023.

Apa sih yang dimaksud cawe-cawe?

Sepanjang tahun 2023, yang merupakan tahun politik, publik disuguhi berita bergabungnya koalisi partai politik untuk mengusung tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengerucut pada tiga nama.

Ketiganya adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun sebelumnya, publik juga dibuat ramai, sebab Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe, yang dimaknai ikut campur dalam proses politik.

Baca juga: Arti Kata Kroco dalam Bahasa Gaul, Istilah yang Populer di TikTok, Ternyata Punya Dua Makna

Pernyataan cawe-cawe itu disampaikan Jokowi saat mengundang pemimpin redaksi sejumlah media dan content creator di Istana Negara, Senin 29 Mei 2023, untuk menyampaikan beberapa hal.

Salah satu yang ditegaskan dalam pidato Jokowi saat itu adalah pernyataan bahwa Jokowi akan cawe-cawe untuk urusan Pilpres 2024.

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi. “Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” lanjut Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut berujung ramai. Ada banyak perspektif yang bermunculan soal ‘cawe-cawe’ Jokowi. Sejumlah pihak menilai bahwa presiden tak seharusnya ikut campur urusan politik. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menilai bahwa kepala negara diyakini tidak akan mengintervensi.

Baca juga: Janji Ganjar saat Serap Aspirasi Pedagang Pasar Sayur di Magetan, Bukan Sekadar Revitalisasi

Bahkan, Istana sampai harus memberikan penjelasan ihwal istilah cawe-cawe itu, yang disebut ucapan Jokowi memastikan Pemilu serentak 2024. Dan, Presiden juga berkepentingan agar Pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi.

"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, Senin (29/5/2023).

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain," lanjutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas TV

Berita seputar Pilpres 2024

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com