Buka Orientasi PPPK, Khofifah: Beri Equal Treatment pada Masyarakat dan Jalankan Reformasi Birokrasi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Jatim Tahun 2024 di Aula Sasana Wiyata Praja, BPSDM Provinsi Jatim, Senin (29/1/2024).

Pembukaan orientasi ini ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada dua orang peserta, didampingi Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto.

Kepada para peserta orientasi yang merupakan formasi tenaga kesehatan, Gubernur Khofifah berpesan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan tanpa memandang latar belakang apapun.

“Pesan saya kalau memberikan pelayanan kepada masyarakat berikanlah mereka 'equal treatment' (pelayanan yang sama) kepada mereka tanpa memandang dari suku apa, agama apa, dan perbedaan status sosial ekonomi dan lainnya,” ujarnya.

“Baik yang masih PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) maupun yang tidak, tolong untuk memberikan referensi yang baik bagi junior dan sesamanya. Jangan sampai memberikan 'treatment' yang tidak sama,” imbuhnya.

Tidak hanya itu saja, kepada seluruh peserta orientasi, Khofifah juga menekankan pentingnya penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik menuju Birokrasi Berdampak.

“Bagaimana RB harus berdampak secara nasional pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden,” ucapnya.

“Alhamdulillah dari keempat hal yang menjadi referensi RB Berdampak itu, Jatim peringkat terbaik semuanya. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa anda semua masuk dalam sebuah ekosistem yang sudah tertata dengan baik _(well manage),”_ imbuhnya.

Khofifah menjelaskan, di sektor kemiskinan, Jatim merupakan provinsi yang berhasil menurunkan prosentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 persen pada Maret 2023.

“Capaian penurunan kemiskinan ekstrim Jatim ini lebih baik dari capaian dan penurunan Nasional. Mudah-mudahan di tahun ini prosentase tersebut bisa semakin mendekati nol persen,” tuturnya.

Kemudian, Jatim juga menjadi provinsi terbaik penyelenggaraan Pemda atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (EPPD). Dimana pada tahun 2021 Jatim mencapai skor 3,61 dan tahun 2022 Jatim mencapai skor 3,69.

“Ini bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan ada tim datang ke Jawa Timur penasaran kenapa EPPD Jatim selalu tertinggi. Saya ingin menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian bahwa saudara insyaAllah sudah pada posisi well manage. Jadi nggak bisa main-main di semua struktur,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan pentingnya untuk selalu cek data di lapangan. Apalagi sehari-hari ia selalu berhubungan dengan data. Menurutnya, data adalah referensi dan penunjuk jalan program yang akan dijalankan.

“Saya ingin sampaikan disini bahwa digital IT bukanlah segalanya. Tapi digitalisasi penting untuk koneksitas dan mempercepat kinerja kita. Sesungguhnya apa yang ingin saya sampaikan adalah detail, detail dan detail. Rumus pribadi untuk saya adalah cek, cek dan cek. IT penting, tapi tidak semuanya bisa diserahkan kepada IT,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga menjelaskan dalam bidang RB digitalisasi administrasi pemerintahan, Jatim juga menjadi yang terbaik. Jatim berhasil memperoleh penghargaan Implementasi Sistem Pemerintah berbasis Elektronik Nasional dari Kementerian Kominfo RI dalam dua kategori.