Penjelasan Istana soal Jokowi Tak Ajak Mensos saat Bagi Bansos, Bantah karena Status Partai: Gak Ada

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, bansos sebenarnya merupakan instrumen pemerintah yang digunakan pemerintah untuk menghadapi beberapa kondisi tertentu, seperti penurunan daya beli masyarakat.

Instrumen itu digelontorkan untuk melindungi kelompok menengah ke bawah.

"Terkait ugal-ugalan atau tidak sebenarnya ini tergantung konteks yang ingin disampaikan atau dibuat pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial tunai ini," ujar dia, kepada Kompas.com, Rabu (31/1/2024).

Lebih lanjut Yusuf bilang, bansos merupakan instrumen yang dipakai pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu panjang.

Hal ini kemudian sejalan dengan fokus pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, pada awal tahun ini masyarakat dihadapi oleh fenomena kenaikan harga pangan.

Tercatat inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 6,7 persen.

"Dalam konteks itu sebenarnya bantuan sosial ataupun BST (bantuan sosial tunai) memang diperlukan pemerintah untuk solusi sementara agar daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah itu bisa terjaga tidaknya di awal tahun ini," tutur Yusuf.

Namun demikian, Yusuf menyadari, gencarnya penyaluran bansos pada awal tahun akan dikaitkan dengan poilitik, mengingat pelaksanaannya yang mendekati pemilu.

Penyaluran bansos bahkan dinilai dapat menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Oleh karena itu posisinya sebenarnya perlu dipertegas bantuan sosial ini adalah bantuan reguler dari pemerintah untuk mencapai output dalam jangka pendek," ujarnya.

"Dan juga beberapa output dalam jangka panjang dan pemerintah perlu mempertegas posisinya adalah independen dan tidak terkait dengan paslon tertentu," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai bansos yang digelontorkan Jokowi telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa.

"Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata dia, dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).