Turbulensi Kampus Kritik Pilpres 2024: Pertanyakan Legitimasi Prabowo-Gibran

TRIBUNJATIM.COM - Turbulensi politik akibat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aturan undang-undang yang memperbolehkan presiden untuk ikut campur dalam proses suksesi kepemimpinan nasional berbuntut panjang dan luas.

Pernyataan Jokowi yang kemudian mendapatkan sejumlah revisi maupun klarifikasi dari pihak istana ataupun kalangan politisi pendukungnya, tak mampu meredam bara polemik yang terus berkembang.

"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Presiden Jokowi pada forum pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5/2023).

Pro dan  kontra terkait pernyataan Presiden tersebut jelas dilatarbelakangi proses pemilihan presiden 2024, di mana putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, turut berkontestasi sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres Prabowo Subianto.

Dimensi buntut panjang dimaknai bahwa pernyataannya yang dilontarkan pada Mei 2023 tersebut terus menuai perdebatan publik hingga tahun ini.

Sementara berdimensi luas karena polemik yang muncul terus melebar menjadi perbincangan tiada putus di kalangan warganet di media sosial, masyarakat dan LSM pegiat sosial politik di ranah nyata, hingga media massa lokal dan asing.

Bahkan dalam beberapa waktu terakhir kontroversi itu juga memantik kritik keprihatinan dari sivitas akademika berbagai perguruan tinggi nasional.

Terkini, Sikap atas penolakan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pilpres dilakukan oleh Ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa di kawasan Harmoni, dekat Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (7/2/2024).

Dalam aksi unjuk rasa bertajuk #TolakPemiluCurang,  sejumlah mahasiswa mencopoti alat peraga kampanye atau poster pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Poster-poster tersebut kemudian dibakar oleh mahasiswa.  

Sikap kontra terhadap dugaan kecenderungan Presiden dalam Pilpres 2024 juga dilakukan oleh akademisi mulai dosen hingga profesor di berbagai kampus.

Tercatat hingga Senin (5/2/2024) sudah lebih dari 30 perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap, petisi, maklumat ataupun seruan terkait konstelasi politik nasional yang terpicu oleh pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut.

Yang pertama kali adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024.

Langkah itu lantas menular ke kampus lainnya, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan sejumlah kampus ternama lainnya di berbagai wilayah. Termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB) yang angkat suara melalui deklarasinya pada Senin (5/2/2024).

Persoalan puncak dari keresahan publik termasuk kalangan sivitas akademika beragam perguruan tinggi tidak bisa dipungkiri adalah nuansa “keberpihakan” Presiden Jokowi terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Aroma politik yang terendus, adalah terbangunnya “political conditioning” atau “pengkondisian politik” untuk memenangkan paslon tersebut.