Turbulensi Kampus Kritik Pilpres 2024: Pertanyakan Legitimasi Prabowo-Gibran

Tudingan dan kecurigaan berbagai kalangan pun menunjuk pada sejumlah previlese yang bisa dimainkan oleh presiden yang sedang menjabat dengan mengkapitalisasi berbagai medium melalui sejumlah alat kekuasaannya.

Mulai dari utak-atik aturan syarat usia maju menjadi cawapres melalui Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan saudara ipar Presiden Jokowi, merapatnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo-Gibran, hingga dugaan adanya masifnya bantuan sosial (bansos) mendekati momen hari-H pencoblosan pilpres yang dituding sebagai politisasi kebijakan untuk memenangkan paslon itu.

Bahkan acara makan malam antara Jokowi dan Prabowo yang viral di berbagai platform media pun seolah menjadi etalase penegasan keberpihakan presiden kepada menterinya tersebut.

Yang lantas menjadi pertanyaan adalah bahwa paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun seakan menikmati previlese ketidaknetralan presiden tersebut.

Sejumlah politisi partai anggota koalisi ataupun tokoh-tokoh di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran serta pendukungnya pun seolah menihilkan keprihatinan banyak kalangan tersebut.

Beragam narasi yang keluar justru defensif dan kental dengan tudingan bahwa masyarakat sipil dan sivitas akademika kampus ditunggangi ataupun digerakkan oleh kalangan-kalangan kompetitor politik atau pun yang kalangan yang kerap dituding sebagai hater Jokowi, Prabowo dan Gibran.

Misalnya saja adalah Menteri Investasi dan Kepala BKPMf, Bahlil Lahadalia sebagai salah satu pendukung paslon Prabowo-Gibran, yang justru melontarkan kecurigaan bahwa gelombang kritik dan keprihatinan dari beragam sivitas akademika itu adalah sebuah “skenario politik” dan ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

Menurut Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu, kecurigaannya berlandaskan pengalamannya sebagai aktivis di lembaga kemahasiswaan kampus.

“Skenario ini, kita sudah paham sebagai mantan aktivis. Ini “penciuman” saya sebagai mantan Ketua BEM ngerti betul barang ini. Kecuali kita (saya) dulu kutu buku, kita (kan) besar di jalan,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Sebelumnya, dilandasi kekhawatiran adanya kemunduran demokrasi Indonesia karena nuansa dinasti politik atau politik keturunan (hereditary politics) akibat cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut, pengajar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar pun pernah menyebutkan perlunya “kudeta konstitusional” melalui pemilu atau Pilpres yang digelar 14 Februari 2014 mendatang.

Menurut Uceng, sapaan akrabnya, ancaman terbangunnya politik dinasti yang dibangun oleh Presiden Jokowi melalui putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka harus segera diakhiri oleh para pemilih hak suara pada Pilpres 2024.

"Sudah saatnya kita bicara soal bagaimana membatasi kekuasaan presiden untuk cawe-cawe dalam proses pemilihan, ini berbahaya. Makanya kita salah satu negara yang tidak memiliki aturan yang memadai, harusnya ada pembatasan memadai. Kita sudah harus berpikir untuk mengurangi kekuasaan presiden atau kuasa presiden antar waktu pemilu baik dia incumbent ataupun tidak," katanya, Jumat (3/11/2023).

Sementara peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan bahwa Presiden Jokowi dinilai berupaya meneruskan ambisi dan warisannya dengan melakukan estafet atau memberikan warisan tampuk kekuasaan kepada putranya, yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Semua langkah itu, menurut Firman, dilakukan Jokowi demi melanjutkan warisan-warisannya. Sebab jika Prabowo-Gibran yang tegas dengan narasi “melanjutkan program Jokowi”, maka dalam periode lima tahun (2024-2029) tidak bisa dipungkiri yang bakal terlihat adalah panggung keberlanjutan kinerja Jokowi.

“Jokowi berambisi untuk melanjutkan warisan dia. Dia sangat ingin dikenang dengan proyek-proyek mercusuarnya. Dia juga sangat ingin soft landing, dalam arti tidak ada yang mengganggu dia setelah selesai menjabat,” kata Firman