Media Asing Soroti Pilpres 2024, Sebut Anies, Prabowo dan Ganjar Bak Perlombaan Tiga Kuda

Surakarta atau Kota Solo secara tradisional merupakan kandang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai berlambang banteng hitam yang merupakan pendukung Ganjar.

“Banteng itu hilang di kandangnya sendiri,” kata jurnalis Solo Syaiful Arifin kepada Al Jazeera.

Tim Anies mengatakan mereka menemukan 'banyak pelanggaran' pada hari pemilu

Di kubu lain, tim kampanye Anies Baswedan mengatakan mereka menemukan “banyak pelanggaran” pada hari pemilu, termasuk manipulasi suara dan pencabutan hak suara.

“Semua temuan kami sudah kami catat di lapangan,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum Anies Ari Yusuf Amir, seraya menambahkan tim masih mengumpulkan bukti-bukti.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Anies ditanya apakah jika ada putaran kedua, ia akan berkolaborasi dengan pesaing ketiga, Anies menjawab bahwa hal itu "pasti mungkin saja".

"Kami akan memulai diskusi setelah hasilnya keluar. Semua fokus kami adalah menyapa pemilih, berkampanye dan kami tidak ingin mengganggu," ucap Anies.

"Itu sebabnya kami lebih memilih fokus pada kampanye dan setelah penghitungan suara selesai, kami akan membicarakan (hal ini)," katanya.

Menurutnya, yang terbaik saat ini adalah menunggu sampai KPU mengeluarkan hasil resmi.

“Kita tunggu sampai penghitungan suara yang dilakukan panitia pemilu selesai,” katanya di pusat kampanyenya di Jakarta.

Tim Ganjar mengimbau para pendukungnya untuk tetap tenang

Menanggapi hasil quick count sementara, tim Ganjar mengimbau para pendukungnya untuk tetap tenang dan menunggu hasil resmi.

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar pendukung pasangan tersebut dan masyarakat Indonesia untuk menunggu hasil akhir pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami tentu mengapresiasi lembaga survei yang telah bekerja keras melakukan exit poll dan quick count. Namun quick count bukanlah hasil akhir. Jangan lupa, hasil resmi pemilu ditentukan oleh rekapitulasi manual KPU,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Arsjad juga mengatakan “masyarakat tentunya tidak bisa mengabaikan laporan dan bukti yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah menjadi sasaran berbagai bentuk penipuan dan intimidasi”.