Massa Gelar Aksi di Halaman Pendopo Sidoarjo, Desak KPK Agar Tidak Tebang Pilih Mengurus Korupsi

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Sejumlah warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sidoarjo Anti Korupsi kembali berunjukrasa di halaman Pendopo Sidoarjo, Rabu (28/2/2024). 

Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di Kabupaten Sidoarjo.

Sekaligus menuntaskan kasus yang sedang disidik terkait perkara korupsi di Kota Delta. 

Dalam aksinya, massa memulai aksi damai di depan Monumen Jayandaru kompleks Alun-alun Sidoarjo. Di sana mereka bergantian berorasi. 

Kemudian massa bergerak ke pintu utama Pendopo Delta Wibawa. Massa melanjurkan orasinya di depan Pendopo yang berada di sebelah utara alun-alun tersebut. 

Selain berorasi, para pendemo juga menampilkan aksi teatrikal. Ada dua orang berdandan seperti seorang tersangka KPK dengan memakai rompi orange dengan dikalungi tulisan tersangka SW dan AS.

“Tugas KPK dalam amanat undang-undang pencegahan dan penanggulangan korupsi, targetnya adalah penyelenggara negara. Kalau masih yang ditangkap hanya sekelas kasubag dan kepala dinas itu artinya KPK boros biaya,” kata Hariyadi Siregar, seorang pendemo dalam orasinya. 

Ia mendesak komisi antirasuah itu segera membongkar semua yang terlibat dalam korupsi di Sidoarjo.

Siapapun orangnya, jika terlibat harus dijerat menjadi tersangka. Jangan tebang pilih. 

Sementara menurut Nanang Haromain, juga pendemo, menegaskan bahwa KPK itu lembaga yang kuat, tapi kenapa ketika masuk ke Sidoarjo seolah-olah tidak ada taringnya. 

“Ada apa dengan Sidoarjo? Kita berharap KPK tetap menjaga integritas dan profesionalitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia. Tidak ada satupun yang kebal hukum, semua sama, tidak ada yang istimewa,” ujarnya.

Dia menyatakan Gerakan Masyarakat Sidoarjo Anti Korupsi akan terus mengawal kasus korupsi di Pemkab Sidoarjo sampai tuntas  . 

KPK Geledah Rumah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Sebelumnya, penyidikan kasus dugaan korupsi dana insentif pajak di Sidoarjo berlanjut.

Belasan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, bertepatan dengan peringatan HUT Kabupaten Sidoarjo ke-165, Rabu (31/1/2024).

Sekitar 12 orang petugas dari lembaga antirasuah itu datang ke kompleks Pendopo Sidoarjo pada pukul 09.00 WIB.

Mereka datang menggunakan tiga mobil Innova warna hitam dengan pengawalan ketat dari sejumlah petugas kepolisian.

Bersamaan dengan upacara Peringatan HUT Sidoarjo yang digelar di Alun-alun Sidoarjo, belasan petugas KPK yang mengenakan rompi itu masuk ke rumah dinas bupati untuk melakukan penggeledahan.

Selama penggeledahan berlangsung, kompleks Pendopo Delta Wibawa yang berada persis di sebelah utara Alun-alun SIdoarjo itu, dijaga ketat oleh petugas.

Pintu utama diportal dan wartawan dilarang masuk ke area tersebut.

Petugas KPK terlihat keluar dari area Pendopo Sidoarjo sekitar pukul 11.00 WIB.

Mereka menenteng empat koper besar saat berjalan keluar meninggalkan rumah dinas.

Para petugas kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area pendopo dengan dikawal polisi.

Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) beberapa waktu lalu.

Itu terkait dugaan korupsi insentif pajak yang sudah terjadi sejak tahun 2021 di lingkungan BPPD.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 orang.

Namun hanya satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni SW, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor hadir dan menjadi inspektur upacara Peringatan HUT Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo.

Usai upacara, bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu sempat berkomentar tentang kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK di Sidoarjo.

Gus Muhdlor menegaskan, pihaknya bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan KPK berkaitan dengan tindakan hukum yang sedang berjalan di BPPD Sidoarjo.

Dia juga menyampaikan, dirinya beberapa hari belakangan tetap melakukan kegiatan seperti biasa.

Gus Muhdlor memerintahkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diminta oleh KPK.

“Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK. Kami juga memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan termasuk data-data yang diperlukan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang," katanya.

Dia juga mengaku telah memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tidak boleh terganggu meski sedang ada perkara hukum yang terjadi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

“Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai kewenangan KPK. Dan kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan prima," ujarnya Gus Muhdlor.