Said Abdullah: Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Pondasi Penting bagi Pemerintah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen sebagai salah satu asumsi ekonomi makro dalam RAPBN 2026.

Berbagai kesepakatan tentang asumsi ekonomi makro ditegaskan sebagai fondasi penting bagi pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/9/2025).

"Badan Anggaran DPR mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," kata Said dikutip dalam laporan resminya.

Baca juga: Said Abdullah: PDI Perjuangan Jatim Siapkan Evaluasi Kinerja Anggota DPRD

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen dalam jangka menengah. Dengan demikian, Said menilai pertumbuhan ekonomi 5,4 persen diatas tersebut sebagai fondasi penting bagi pemerintah. Agar pertumbuhan ekonomi dirasakan seluruh rakyat, Banggar bersama pemerintah sepakat, inflasi dan kurs rupiah harus di jaga agar stabil. 

Sebab, keduanya bisa menjadi pemicu gejolak harga pada sektor riil, menimbulkan guncangan pada sisi moneter, serta memicu letupan krisis lainnya.

Untuk mencapai target inflasi dan nilai tukar diatas, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia harus seirama, mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif dan konsolidatif.

Menurut Said, Banggar bersama pemerintah menyadari, tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui SBN. "Sebab pada saat yang sama kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor riil. Suku Bunga SBN tahun 2026 kita sepakati pada posisi moderat dilevel 6,9 persen Prosentase ini harus maknai secara psikologis sebagai batas atas," jelas Said.

Namun, Said meyakini gaya koboi Menteri Keuangan bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini. Kondisi ini kita harapkan terus berlanjut, sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah, sehingga biaya dana yang di tanggung oleh APBN semakin rendah. Gejolak geopolitik cenderung membuat harga energi volatile. Kontestasi kuasa merambah pada sektor ekonomi. 

"Ada perang konvensional, adapula perang dagang. Dampaknya semua negara memasang pagar proteksi. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi," jelas Said yang merupakan politisi kawakan PDI Perjuangan.

Pemerintah menargetkan kemandirian energi secara bertahap. Keinginan ini tentu sejalan dengan Badan Anggaran DPR. Oleh sebab itu, target lifting minyak bumi pada tahun 2026 diatas dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan APBN tahun ini. "Pada saat yang sama, pemerintah perlu meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan," jelas Said.