Reaksi Jokowi Dituding Bakal Ambil Alih Posisi Megawati di PDIP dan Kuasai Partai Golkar

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding akan mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP dari tangan Megawati Sorkarnoputri.

Tudingan itu dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tak hanya itu, Hasto juga menyebut jika Jokowi juga ingin menguasai Partai Golkar demi kekuasaan.

Merespon hal itu, Jokowi akui heran.

Baca juga: Peluang Prabowo-Gibran Tanpa Oposisi Mengecil, PDIP dan PKS Pengalaman di Masa SBY dan Jokowi

"Bukan (merebut kursi ketua umum) Golkar?," jawab Jokowi spontan saat ditanya wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua (kursi ketua umum parpol) mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," jelasnya.

Saat wartawan meminta penegasan apakah kabar upaya pengambilalihan itu tidak benar, Presiden kembali menyatakan agar jangan ada anggapan seperti itu.

"Jangan seperti itu," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyantomengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal itu terungkap saat dia menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan, dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerfull dan menteri superpowerfull.

Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI-P ialah menteri powerfull.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi.

Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi.

Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.

Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Projo juga membantah

Bantahan yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko. Menurut Handoko, pernyataan Hasto tersebut hoaks.

Sebagai Presiden yang telah menjabat selama dua periode, Jokowi dinilai tak mungkin ingin merebut kursi pimpinan partai.

“Wong Pak Jokowi sudah jadi Presiden RI, kok disebut mau jadi ketum partai. Gimana sih?” kata Handoko dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (3/4/2024).

Handoko menilai, tudingan Hasto tidak masuk akal. Sebab, sejak dahulu Jokowi sangat menghormati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoutri.

Hasto diminta kerja

Penghormatan tersebut, kata dia, terlihat dari tidak adanya konfrontasi terbuka antara Jokowi dan Megawati, meskipun pilihan politik putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, berbeda dengan PDI-P pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ketimbang menyebarkan berita tidak benar, Handoko menyebutkan, lebih baik Hasto bekerja lebih keras lagi untuk membenahi PDI-P.

Apalagi, perolehan suara partai banteng menurun pada Pemilu 2024 ini.

“Kerja, kerja, kerja Mas Hasto," tuturnya.

Kompas.com