Muncul Wacana Duet Sanusi-Gunawan di Pilkada Malang 2024, Abdul Qodir: Sudah Terbangun Chemistry

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Purwanto

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kontestasi Pilkada Malang 2024 semakin dekat. 

Hingga saat ini, masih belum ada rekomendasi dari sejumlah partai untuk mengusung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Malang. 

Hal tersebut terjadi juga di PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Malang. 

Hanya dua sosok nama, yakni Bupati Malang, Sanusi, dan Anggota DPRD Provinsi Jatim, Gunawan Wibisono, yang mendaftar dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. 

Seperti tahun 2020 ketika PDI Perjuangan memunculkan pasangan yang notabene sesama kader yaitu Sanusi dan Didik Gatot Subroto, pada Pilkada 2024 kali ini, berpotensi dejavu bagi PDI Perjuangan dalam mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang.

Tersiar kabar bahwa PDI Perjuangan akan mengusung Sanusi pada posisi N1, kemudian Gunawan pada posisi N2. 

Hal ini sangat memungkinkan bagi PDI Perjuangan untuk mengusung pasangan calon sendiri, mengingat perolehan 13 kursi di parlemen. 

Dengan perolehan kursi itu, sudah lebih dari cukup memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon sendiri dalam Pilkada Malang 2024.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir menyampaikan, sah-sah saja bila publik memunculkan wacana yang menginginkan pasangan Sanusi dan Gunawan di Pilkada Malang 2024. 

Baca juga: Alasan Abah Gun Bulatkan Tekad Maju di Pilkada Malang 2024, Ungkap Hubungan dengan Sanusi

Menurutnya, di era demokrasi terbuka ini, segala hal bisa terjadi, tidak dalam hitungan hari, tapi detik.

"Kalau dari sudut pandang saya, apabila pasangan ini terwujud, bakal banyak keunggulan, mengingat secara emosional kedua tokoh ini sudah terbentuk jauh sebelum keduanya terjun ke dunia politik praktis," terang Abdul Qodir, Kamis (20/6/2024). 

"Hubungan emosional ini penting, karena tak sedikit dari pasangan kepala daerah dan wakilnya hanya harmonis di awal pemilihan saja, lalu retak dalam perjalanannya disebabkan karena dominasi egosentris yang dimiliki satu sama lain," kata Abdul Qodir. 

Abdul Qodir mengungkapkan, jika hubungan kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis, maka stabilitas politik juga akan terganggu. 

Kemudian, ketika stabilitas politik terganggu, maka secara otomatis lingkungan kerja juga terganggu, serba tidak nyaman.