Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pantas Jokowi Gagal Pindah Kantor ke IKN Juli 2024, Banyak Fasilitas Belum Siap: Jangan Dipaksakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) mulai bulan Juli 2024.

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
Tribunnews.com - Instagram
Pantas Jokowi batal pindah ngantor ke IKN bulan Juli 2024 

Ia menyebut, pembangunan terus digenjot untuk memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di IKN.

"Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik," kata Raja Juli.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan," lanjutnya.

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara tersebut, ia optimistis upacara perdana di Nusantara yang merupakan momen bersejarah, dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami optimis proyek ini dapat siap dan dengan kualitas yang baik,” tutur Raja Juli Antoni.

Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia.

Diperkirakan, ribuan masyarakat akan memadati IKN dalam momentum hari ulang tahun Indonesia kali ini.

Berbagai persiapan juga dilakukan daerah sekitar IKN, seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan.

Persiapan yang paling dominan dilakukan oleh daerah penyangga.

Yakni terutama dalam akomodasi dan transportasi yang akan digunakan tamu nantinya.

Presiden Jokowi batal berkantor di IKN bulan Juli 2024 ini, fasilitas belum siap, PDIP sindir pemerintah
Presiden Jokowi batal berkantor di IKN bulan Juli 2024 ini, fasilitas belum siap (Kompas.com - Kemenparekraf)

Namun terkait belum jelasnya waktu pemindahan ibu kota negara, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menilai, proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa.

Sehingga menurutnya menimbulkan beberapa masalah, seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastuktur yang belum rampung.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata Djarot.

"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," sambungnya.

Atas hal itu, Djarot menyindir pemerintah agar tidak perlu percaya diri jika memang belum terealisasi.

Apalagi sejak awal sudah menggembor-gemborkan soal kesiapan terhadap pemindahan ibu kota tersebut.

"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu lho."

"Kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," sindir Djarot.

Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved