Akhirnya SMP Swasta ini Tak Perlu Bayar Rp 140 Juta ke RW, Janji Urus Kemacetan, Pihak RW: Terbaik

Nantinya, kata Robertus, pihaknya bakal meminta bantuan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya untuk mendapatkan rekomendasi memecahkan kemacetan.

"Kalau macet terurainya lebih cepat. Nanti kerja sama dengan Dishub untuk memberikan perhitungan bagaimana caranya lalu lintas bisa lancar di daerah (Perumahan) Tompotika," jelasnya.

Selain itu, sekolah Petra juga berjanji bakal membersihkan bozem atau penampung air hujan yang ada di perumahan.

Mereka berencana menggunakanya sebagai wisata warga setempat.

Robertus mengungkapkan, sejumlah langkah tersebut sebagai ganti karena pihaknya sudah tidak menyetorkan uang iuran ke RW. Setelah sebelumnya menimbulkan keributan antar kedua pihak.

"Kami kerja sama dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Kami bantu agar bozem ini bisa dinikmati bersama warga, tidak hanya sebagai tempat buangan tapi wisata, itu impian kami," ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW 4, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Lilik Aljufri Hasan mengatakan, pihaknya menyetujui perdamaian itu. Sebab, dia hanya ingin hidup berdampingan.

"Kami mau yang terbaik, kami ini mau (penyeselaian) kekeluargaan. Karena Petra ini bukan baru satu, dua tahun ada di sini, sudah 40 tahun yang berdampingan dengan kami," kata Lilik.

Lilik sendiri berjanji tidak akan meminta iuran keamanan tersebut kepada Petra, di bulan selanjutnya.

Sebab, dia sudah sepakat agar sekolah swasta itu mengurus wilayahnya sendiri.

"Tadi kami sudah ada kesepakatan, sudah tidak menerima (iuran) dari sekolah Petra. Dan ini saya klarifikasi lagi kami tidak pernah menerima uang Rp 140 juta perbulan dari Petra," ujarnya.  

Baca juga: Warga Tutup Akses Jalan ke SMP Swasta yang Tolak Iuran Rp 140 Juta ke RW, Sebut untuk Bayar Satpam

Sebelumnya, masalah ini bermula ketika pihak sekolah merasa keberatan untuk membayar iuran penggunaan jalan yang masing-masing sebanyak Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan sekolah hingga berakhir dengan warga menutup akses jalan.

Mereka mengatakan, uang dengan total Rp 140 juta itu terlalu besar untuk digunakan membayar iuran penggunaan jalan.

Awalnya, SMP swasta tersebut dikenakan iuran sebesar Rp 25 juta.

Namun, jumlah tersebut naik menjadi Rp 32 juta.