Polda Jatim Rancang Beragam Strategi Amankan Pilkada 2024, Ajak Para Paslon Tidak Picu Konflik

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA- Guna memastikan keamanan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jatim, Polda Jatim mulai merancang simulasi pengawalan dan antisipasi ancaman keamanan melalui Tactical Floor Game (TFG). 

TFG merupakan simulasi pergerakan orang melalui peta di lantai yang tujuannya untuk mempermudah gambaran pergerakan personel pengamanan pada saat situasi aman maupun genting.

Simulasi ini dilakukan oleh Anggota Satuan Brimob Polda Jatim bersama polres jajaran, dipandu langsung oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan di Gedung Mahameru Polda Jatim, Jumat (9/8/2024). 

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, seluruh anggota satuan wilayah yang ada di jajarannya masing-masing juga melaksanakan berbagai langkah dalam upaya mewujudkan kondusivitas Pilkada 2024 di Jatim. 

Hasil kesepakatan dalam forum TFG tersebut, akan dijadikan panduan para pimpinan untuk menyiapkan pasukan sebagai bentuk antisipasi pengamanan. 

"Semua persiapan untuk pengamanan dalam setiap tahapan Pilkada sudah kami lakukan seperti latihan Dalmas, Simulasi Sispamkota dan pemetaan wilayah," ujarnya saat dihubungi TribunJatim.com, Sabtu (10/8/2024). 

Tentunya, proses TFG tersebut, juga didasarkan pada pemetaan wilayah kategori rawan saat Pilkada 2024 di Jatim. 

Pemetaan itu dilakukan untuk persiapan pengamanan yang masuk kategori rawan dengan strategi yang ditentukan dan penebalan personel.

"Bukan paling rawan, tapi masuk dalam kategori rawan saja dan semua sudah terpetakan," katanya. 

Polda Jatim, lanjut Kombes Pol Dirmanto tentunya memiliki segudang rencana, strategi, dan analisa pengamanan di titik-titik yang dianggap rawan. 

Bahkan, hal ini kata Kombes Pol Dirmanto nantinya juga dilakukan bersama TNI dan beberapa instansi samping.

"Polda Jatim sudah memetakan tingkat kerawanan di wilayah, kemudian mengerahkan pasukan yang cukup untuk menjaga dan berkolaborasi dengan TNI serta instansi samping," ungkap Dirmanto.

Kendati telah dipetakan bahwa empat wilayah di Jatim diprediksi masih memiliki tingkat kerawanan, Dirmanto optimist pelaksanaan Pilkada 2024 di Jatim dapat berjalan kondusif, terkendali, aman dan damai.

Apalagi berbagai macam sosialisasi dan deklarasi pemilu damai telah digelar juga oleh seluruh satuan wilayah jajaran Polda Jatim.

Oleh karena itu, Dirmanto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen bersama menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing.

"Peran masyarakat dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang sejuk, damai dan kondusif sangatlah penting," tegasnya. 

Meskipun, dalam konteks kebebasan hak berekspresi dan berdemokrasi untuk menentukan pilihan sosok pemimpin, masyarakat tentunya memiliki pilihan tersendiri, yang mana sangat dimungkinkan pilihan tersebut juga akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya

Dirmanto sangat berharap, masyarakat Jatim untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah. 

"Berbeda pilihan boleh, tapi jangan mengorbankan persatuan dan kesatuan," harap mantan Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya itu. 

Termasuk kepada para pasangan calon kepala daerah yang akan maju berkontestasi dalam pilkada tersebut.

Dirmanto berpesan agar setidaknya selama mengikuti tahapan pilkada nanti untuk senantiasa turut andil dalam mewujudkan demokrasi yang sejuk.

Para calon pemimpin dalam kontestasi tersebut, diharapkan tidak menggunakan cara, siasat atau intrik yang bermuatan negatif untuk sekadar meraih simpati dukungan masyarakat, hingga menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat. 

"Pilkada bukan pertandingan, jadi tidak ada kata kalah dan menang namun yang ada adalah calon pemimpin terpilih dan tidak terpilih," pungkas mantan Kapolsek Wonokromo itu. 

Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menerangkan, berdasarkan data indeks potensi kerawanan Pilkada 2024 yang dikeluarkan oleh Sub Satgas Intelijen Operasi NCS di wilayah Jatim terdapat kabupaten masuk kategori rawan pada pelaksanaan pilkada, yakni Kabupaten Banyuwangi, Lumajang, Jember dan Sampang. 

Oleh karena itu, ia menekankan, para kepala satuan wilayah (Kasatwil) yang wilayahnya masuk kategori rawan dalam pilkada untuk mengambil langkah dan melakukan kesiapan yang matang dalam menghadapi dinamika gangguan dalam penyelenggaraan tahapan pilkada. 

Caranya, menetapkan langkah strtegis mengedepankan komunikasi publik yang baik serta upaya 'cooling sistem' agar masyarakat berpartisipasi penuh mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada. 

"Di kesempatan ini turut hadir personel babinkamtibmas jajaran Polda Jatim punya perwakilan sebagaimana kita ketahui peran Babinkamtibmas sangat penting sebagai ujung tombak kepolisian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat," ujarnya dalam acara penguatan internal Satker Pelaksana KRYD Polda Jatim oleh Kepala Operasi NCS di Mapolda Jatim, Kamis (8/8/2024). 

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, ternyata Jatim menjadi satu diantara delapan daerah provinsi RI yang masuk masuk kategori rawan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol Verdianto I Biticaca, delapan provinsi tersebut, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Jatim, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.

Pertimbangannya, delapan daerah itu berdasarkan analisis melalui tujuh dimensi di Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) yang dikeluarkan Polri.

"Ada dimensi penyelenggara, dimensi keamanan, dimensi peserta, dimensi masyarakat, dimensi potensi gangguan, dimensi ambang gangguan, dan dimensi gangguan nyata," ujar Verdianto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, pada Rabu (31/7/2024). 

Nah, tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi (minus DI Yogyakarta), 415 kabupaten (minus Kabupaten Kepulauan Seribu di DKI Jakarta), dan 93 kota (minus 5 kota administratif di DKI Jakarta).

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. 

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.

Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI Laksdya Maman Firmansyah mengatakan, TNI telah memetakan daerah-daerah rawan konflik pada Pilkada 2024. 

Hal tersebut disampaikannya saat membacakan amanat perintah Panglima TNI, dalam pembekalan Perwira Siswa (Pasis) TNI-Polri di Markas Sesko AL Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2024).

Bahwa, daerah dengan tingkat kerawanan tinggi atau zona merah seperti Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Maluku dan Maluku Utara serta Papua

Kemudian, daerah dengan tingkat kerawanan sedang atau zona kuning seperti Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

TNI juga memetakan potensi konflik di masing-masing daerah tersebut, misalnya di Aceh potensi konflik antara mantan kelompok kombatan dengan masyarakat.

Kemudian, di Maluku dan Malut seperti kelompok radikal hingga sumber daya mineral.

"TNI secara khusus telah membuat titik kerawanan pada pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan perkembangan situasi yang rill hari ini," ujar Maman Firmansyah, di Markas Sesko AL Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2024).