Jokowi Rombak Menteri dari PDIP, Said Abdullah: Hormati Keputusan Presiden

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mencermati dan mengomentari proses perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (19/8/2024). 

Dalam perombakan kabinet itu, ada 3 menteri dan 1 wakil menteri yang dirombak posisinya oleh Presiden Jokowi. Salah seorang yang diganti adalah kader PDIP, Yasonna H Laoly dari jabatan sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Posisi Yasonna digantikan Supratman Andi Agtas yang adalah kader Gerindra.

Terkait hal ini, Said mengaku menghormati keputusan presiden.

"Kita menganut sistem presidensial. Artinya presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. 

Jadi kalau presiden memberhantikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau," paparnya, Senin (19/8/2024). 

Baca juga: Dengar PDI Perjuangan akan Diambil Alih, Megawati Soekarnoputri Urung Pensiun: Mau Jadi Ketum Lagi

Selain itu, Said menilai bahwa semua kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai menteri telah diwakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan. 

"Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu. Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita," tutur pria yang juga Ketua Banggar DPR RI ini.

Apalagi, pihaknya akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat kongres dan dia junjung tinggi keputusan kongres itu karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi.

"Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo," katanya.

Baca juga: Mengerucut, PDI Perjuangan Kantongi 3 Nama sebagai Penantang Khofifah di Pilgub Jatim 2024

Tak hanya itu, pihaknya juga lebih fokus memikirkan tentang pemenangan pilkada. 

Sebab Pilkada Serentak 2024 ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI Perjuangan, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

"Sebab jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi pilkadanya serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon calon yang kami usung dan dukung," pungkasnya.