Kapolda Jatim Bakal Tindak Tegas Anggota Polisi yang Terlibat Politik di Pilkada Serentak 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto berpesan kepada seluruh anggota kepolisian jajaran Polda Jatim untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Ia menegaskan, dirinya tak segan bakal menindak tegas anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam politik praktis atau pemenangan paslon yang berkontestasi dalam pilkada. 

Wejangan atau pesan tersebut disampaikan oleh Imam Sugianto saat memimpin Apel Pasukan di Lapangan Mapolda Jatim, pada Senin (2/9/2024). 

"Saya minta jaga netralitas pada Pilkada 2024. Laksanakan pengamanan pilkada dengan penuh rasa tanggung jawab. Bila ada hal menonjol segera ditindaklanjuti dan laporkan segera," ujar mantan Kapolres Gresik itu, saat menyampaikan amanatnya di tengah jalannya apel pasukan. 

Sekadar diketahui, sejumlah 155.937 orang anggota Polri-TNI dikerahkan mengawal keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jatim, selama 135 hari, sejak Senin (19/8/2024) hingga Selasa (31/12/2024). 

Baca juga: Aksi Tim Voli Putri Jawa Timur Kalahkan Jawa Barat di Bhayangkari Cup 2024, Kapolda Beri Apresiasi

Rinciannya, 3.152 orang personel dari Polda Jatim, 23.062 orang personel dari satuan jajaran polres kewilayahan. 

Kemudian, 8.239 orang personel dari TNI, dan 120.624 orang personel Linmas di masing wilayah kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. 

Selain melakukan pengamanan kantor penyelenggara pilkada, KPUD dan Bawaslu.

Ribuan personel gabungan tersebut juga dikerahkan untuk patroli skala besar dan pengamanan di 60.312 TPS. 

Baca juga: Rangkaian Pengamanan Pilkada 2024, Polresta Malang Kota Beri Perlindungan Komisioner KPU dan Bawaslu

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, ternyata Jatim menjadi satu diantara delapan daerah provinsi RI yang masuk masuk kategori rawan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol Verdianto I Biticaca, delapan provinsi tersebut, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Jatim, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.

Pertimbangannya, delapan daerah itu berdasarkan analisis melalui tujuh dimensi di Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) yang dikeluarkan Polri.

"Ada dimensi penyelenggara, dimensi keamanan, dimensi peserta, dimensi masyarakat, dimensi potensi gangguan, dimensi ambang gangguan, dan dimensi gangguan nyata," ujar Verdianto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, pada Rabu (31/7/2024). 

Baca juga: Simulasi Pengamanan Jelang Pilkada 2024 di Surabaya, Uji Kesiapan Petugas dari Ancaman Keamanan

Nah, tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi (minus DI Yogyakarta), 415 kabupaten (minus Kabupaten Kepulauan Seribu di DKI Jakarta), dan 93 kota (minus 5 kota administratif di DKI Jakarta).