Rencana Prabowo Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Pajak dan Bea Cukai Dipisah dari Kemenkeu

Ia juga bertanya, apakah pemerintahan Prabowo nantinya bisa menyediakan uang untuk melaksanakan program-program strategis tersebut.

“Kalau tidak ada kan tidak bisa dikerjakan. Jadi political will melulu enggak bisa. Harus ada capacity to implement will itu,” jelas Burhanuddin.

“Karena itulah maka perlu semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara yang mengurusi pajak, bea cukai, dan PNBP, jadi pisahan dari Kemenkeu,” tambahnya.

Selain pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, pemerintahan Prabowo juga akan melakukan transformasi kelembagaan di sektor badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menilai, jumlah BUMN saat ini sangat banyak tapi sumbangannya kepada negara harus diperbaiki.

“Sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi itu yang nanti barangkali akan dilakukan sejak Januari 2025,” ujar Burhanuddin.

Kata Gerindra soal Kementerian Penerimaan Negara

Pernyataan Burhanuddin soal rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara langsung direspons oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan, rencana tersebut masih dinamis karena nomenklatur kementerian masih digodok.

“Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika,” kata Sufmi dikutip dari Tribunnews, Kamis (26/9/2024).

Ia menambahkan, finalisasi mengenai kementerian di pemerintahan Prabowo akan dilakukan sebelum pelantikan presiden.

Adapun, pelantikan presiden akan digelar di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Kata media asing jika Prabowo dilantik

Prabowo Subianto dijadwalkan akan dilantik menjadi presiden RI terpilih pada Oktober 2024 mendatang.

Sosok Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi Presiden RI 2024-2029 nanti ternyata disebut akan punya pengaruh di luar negeri saat memimpin Indonesia.