Histori Etan Kulon Kali di Pilkada Ponorogo, Tak Ada Pemimpin 2 Periode, hingga Sungai Sekayu

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Ponorogo, muncul kembali perbincangan mengenai mitos "gantian etan dan kulon kali" yang diyakini masyarakat sebagai pola yang mengiringi pergantian bupati sejak 2005. 

Sejak Pilkada pertama kali digelar di Bumi Reog, mitos ini selalu menjadi perbincangan hangat setiap masa pemilihan.

Mitos tersebut menyatakan bahwa bupati terpilih di Ponorogo bergantian antara wilayah timur dan barat Sungai Sekayu, yang membelah Ponorogo menjadi dua bagian. 

Misalnya, pada Pilkada 2005, Muhadi Suyono yang berasal dari Kelurahan Mangkujayan (etan kali) terpilih sebagai bupati, kemudian digantikan oleh Amin dari Kecamatan Kauman (kulon kali) pada 2010. 

Kemudian Pilkada 2015, Ipong Muchlissoni dari Patihan Wetan (etan kali) memenangi kontestasi menggantikan Amin.

Baca juga: Dana Awal Kampanye Paslon Pilkada Ponorogo, Sugiri Laporkan Rp10 Juta, Ipong Hanya Rp100 Ribu

Pola ini terus berlanjut hingga Pilkada 2020, di mana Sugiri Sancoko dari Kecamatan Sampung (kulon kali) mengalahkan Ipong Muchlissoni (etan kali).

Pengamat sosial dan Politik , Murdianto, menjelaskan bahwa mitos ini muncul karena fakta historis yang berulang, meski tidak ada bukti ilmiah yang kuat. 

“Mitos ini lahir dari apa yang dilihat masyarakat selama bertahun-tahun. Setiap lima tahun sekali, pergantian bupati terjadi antara wilayah timur dan barat Sungai Sekayu. Fakta-fakta inilah yang kemudian menjadi mitos dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo,” ujarnya kepada TribunJatim.com, Senin (30/9/2024).

Baca juga: Polres Ponorogo Gelar Nobar MotoGP Bareng Pecinta Otomotif, Kolaborasi dalam Pengamanan Pilkada

Murdianto juga menambahkan bahwa Sungai Sekayu bukan hanya batas geografis, melainkan juga simbol penting dalam pembagian sosial dan budaya Ponorogo. 

“Pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Lama ke tempat yang sekarang juga merupakan hasil diskusi antara warga etan dan kulon kali pada masa lalu. Sungai Sekayu menjadi penanda penting dalam kehidupan masyarakat Ponorogo,” imbuhnya.

Selain mitos "etan dan kulon kali", ada juga mitos "dua periode" yang menyatakan bahwa belum ada bupati di Ponorogo yang berhasil menjabat selama dua periode berturut-turut. 

Baca juga: KPU Umumkan Laporan Awal Dana Kampanye 2 Paslon Pilkada Ponorogo, Wujud Transparansi

Sejauh ini, mitos tersebut juga terbukti, karena belum ada petahana yang mampu memenangkan Pilkada untuk periode kedua.

Masyarakat kini menantikan siapa yang akan maju dalam Pilkada 2024. 

Dan mitos itu seakan benar, karena memang hingga kini belum ada bupati yang menjabat dua periode. Terbukti, sejak era Muhadi Suyono (2005-2010), kemudian Amin (2010-2015), hingga Ipong Muchlissoni (2015-2020), nihil petahana menang dalam Pilkada di periode kedua. 

Bahkan 2020 lalu, Petahana Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni didukung 36 kursi di DPRD Ponorogo. Namun banyaknya dukungan terapatahkan pada hasilnya.

Baca juga: Ipong Disapa Warga saat Bersepeda, Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Kedua Kampanye Pilkada Ponorogo

Bahkan, beberapa waktu lalu Petahana Sugiri Sancoko saat mengambil undian nomor urut paslon mendapatkan nomor urut dua. 

Sugiri dengan lantang menyebutkan bahwa mendapatkan nomor urut dua seakan pertanda. Bahwa dirinya akan menjebol mitos dua periode.

Apakah mitos ini akan terus berlanjut, atau akan pecah pada pemilihan kali ini? Waktu yang akan menjawab.

“Kalaupun mitos itu terjadi lagi, berarti masyarakat kita tetap mengedepankan musyawarah dan diskusi dalam menentukan pemimpin, bukan semata-mata karena unsur mistis,” terang Murdianto.

Baca juga: Sugiri Senang Dapat Nomor Urut 2 di Pilkada Ponorogo : Menjebol Mitologi, Harus Mampu 2 Periode

Murdianto menegaskan bahwa politik Ponorogo terus berkembang dan tidak sepenuhnya terikat pada mitos.

“Masyarakat semakin cerdas dalam memilih pemimpin. Apakah mitos ini akan terwujud lagi atau tidak, itu tergantung pada dinamika politik dan kualitas kandidat yang maju di Pilkada nanti. Tapi, kita tidak bisa mengabaikan fakta sejarah yang ada,” pungkasnya.