Anggota DPR Ngeluh Rumah Dinas Banyak Tikus & Rayap, Atap Bocor hingga Sering Banjir, Sekjen: Sulit

"Ini salah satu rumah yang sudah kosong dan kondisinya rata-rata, kalau ini, yang agak lumayan ya, apa, kondisinya lebih lumayan nanti kita coba lihat lagi beberapa rumah yang memang kondisinya lebih parah atau parah," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Senin.

Namun, berdasarkan pantauan Kompas.com, rumah itu tampak masih cukup terawat dan masuk katagori layak huni meski ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki.

Contohnya, di rumah nomor A3-30 ada sebagian plafon di area kamar dan garasi yang bocor sehingga berwarna ada bercak berwarna kekuningan. 

Selain itu, ada juga cat dinding yang mulai terkelupas dan tercium aroma tidak sedap dari kamar utama akibat sudah tidak ditinggali.

Tak jauh berbeda, pantauan dari rumah nomor B4-159 juga memperlihatkan ada beberapa plafon yang sudah berwarna kuning akibat bocor. 

Dinding di salah satu kamar di rumah itu pun dipenuhi coret-coretan dari kerayon.

Situasi di rumah nomor B4-159,juga terdapat cat-cat di dinding yang terkelupas dalam rumah serta tangga menuju lantai atas yang sudah agak lapuk.

Indra menuturkan, DPR RI memiliki aplikasi Perawatan Rumah Jabatan Kalibata (Perjaka).

Aplikasi itu setiap harinya menerima keluhan anggota DPR berupa kebocoran rumah hingga banyaknya hama seperti tikus dan rayap.

"Yang disampaikan anggota tuh ada sekitar 15 sampai 20 keluhan lah. Rata-rata berkaitan dengan bocoran rumah. Kemudian banyaknya tikus, kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan sebagainya cepat rusak di sini," ujar Indra.

Adapun setiap rumah dinas di Kawasan Kalibata ini memiliki dua lantai dengan luas 188 meter persegi.

Lantai bawah rumah tersebut terdiri dari satu kamar utama, satu toilet, satu ruang kerja, garasi, dapur, dan halaman belakang, sedangkan terdapat empat kamar tidur dan dua toilet di lantai dua.

Kondisi rumah yang diklaim sudah rusak itu menjadi alasan DPR untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada para anggota Dewan periode 2024-2029.

Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang bakal diberikan setiap bulan, tetapi besar tunjangan itu masih belum diputuskan.

Indra mengeklaim, rumah dinas itu sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

“DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan,” ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com