Wahono-Nurul Berkomitmen Sejahterakan Takmir dan Guru Madin di Bojonegoro Melalui Program Sejati

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro nomor urut 2, Setyo Wahono-Nurul Azizah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan takmir dan guru madrasah diniyah (Madin) di Bojonegoro.

Pihaknya telah menyiapkan program ‘Sejati’ untuk memberikan insentif tambahan kepada mereka.

Cabup Bojonegoro, Wahono mengatakan, program ‘Sejati’ merupakan program insentif untuk kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditujukan kepada takmir dan guru Madin.

Menurutnya, program ini adalah bagian dari salah satu 9 Program Bakti Mas yang dipersiapkan untuk menjalankan kepemimpinannya jika mereka diberikan amanah dalam memimpin Bojonegoro ke depan. 

“Kami ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pengakuan dan insentif yang layak atas dedikasi mereka," kata Wahono, Sabtu (26/10/2024).

Putra daerah kelahiran Desa Dolokgede, Bojonegoro, ini menjelaskan, program ‘Sejati’ bertujuan untuk memberikan perhatian khusus kepada para takmir dan guru Madin.

Karena bagi Wahono, mereka sangat berperan penting dalam mewujudkan pendidikan karakter generasi muda. 

Baca juga: Ratusan Buruh di Bojonegoro Siap Menangkan Pasangan Setyo Wahono-Nurul Azizah

Selain untuk takmir dan guru Madin. Bantuan ini juga merupakan insentif kesejahteraan bagi ustaz dan ustazah TPA, penggerak atau kader KB, Linmas, petugas pencatat nikah, termasuk penjaga dan penggali kubur di Kabupaten Bojonegoro. 

Program ini akan mencakup pelatihan dan pengembangan profesional, agar mereka dapat meningkatkan kualitas pengajaran.

“Kesejahteraan mereka adalah bagian dari upaya kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik," katanya.

Program ‘Sejati’ diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dunia pendidikan dan menghargai peran penting takmir serta guru Madin dalam masyarakat.

Wahono juga meyakini, program ini nantinya akan menjadi dukungan dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat.

“Kami percaya dengan program ini, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," pungkas Wahono.