Studi Banding Para Kades ke Bali Dikritik Warga, Ada yang Bawa Keluarga Serasa Liburan: Dana Pribadi

TRIBUNJATIM.COM - Studi banding yang dilakukan sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Muara Enim, Sumsel, ke Bali menuai sorotan publik.

Aksi para kades tersebut mendapat kritik tajam dari masyarakat Muara Enim.

Lantaran kegiatan tersebut cenderung mirip liburan bersama keluarga.

Baca juga: Warga Geger Tak Terima Tanah Desa Rp 6,7 M Jadi Milik Perorangan, Disebut Tanpa Persetujuan Bupati

Ya, kegiatan mereka malah tidak seperti sebuah studi yang bermanfaat bagi pengembangan desa sehingga terkesan pemborosan Dana Desa.

Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, Minggu (15/12/2024), studi banding dilaksanakan selama empat hari, mulai dari tanggal 12 hingga 16 Desember 2024 di Bali.

Padahal tujuan kegiatan studi banding adalah untuk menambah wawasan mengenai tata kelola pemerintahan desa tersebut.

Namun sejumlah pihak menilai bahwa kegiatan ini lebih mirip liburan bersama keluarga daripada sebuah studi yang bermanfaat bagi pengembangan desa mereka.

Kritikan masyarakat banyak bermuculan di grup WhatsApp, dan salah satunya di akun Instagram Info Muara Enim. 

Masyarakat menilai, kegiatan tersebut justru menjadi ajang pemborosan anggaran negara dengan modus studi banding.

Seorang aktivis yang tergabung dalam grup Info Muara Enim, Imam Suranto menyatakan kekecewaannya dengan adanya kegiatan studi banding yang dilakukan pada akhir tahun di Bali.

Sebab kegiatan ini sepertinya sudah menjadi budaya ajang jalan-jalan berkedok studi banding.

Apalagi setahun sebelumnya juga ada kegiatan serupa yang digelar di Lombok.

Menurutnya jika ini tidak dihentikan, tahun depan mungkin ke daerah lainnya yang kadang-kadang tidak terlalu urgent.

"Sama seperti tahun lalu, mereka tidak membawa hasil yang signifikan. Tidak ada yang diterapkan di desa-desa mereka, kecuali kesenangan pribadi dengan menggunakan anggaran Dana Desa. Apalagi ada yang sampai bawa anak dan istri meski menggunakan dana pribadi," tuturnya.

Imam juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya pembatasan kegiatan serupa yang dianggap tidak efektif dan hanya membuang-buang uang negara.